alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Jabatan Eselon II Pemprov NTB yang Lowong Akan Diisi Pasca-Lebaran

MATARAM-Pergeseran sejumlah pejabat eselon II akan dilakukan Pemprov NTB dalam waktu dekat ini. Meski tidak memberi kepastian waktunya, mutasi rencananya digelar setelah Hari Raya Idul Fitri.

Unpredictable (tidak bisa diprediksi),” jawab Sekda NTB Lalu Gita Ariadi saat ditanyakan waktu mutasi.

Gita mengatakan, mutasi pejabat merupakan keniscayaan. Sebagai kebutuhan dan penyegaran organisasi. Dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan yang ditinggalkan PNS dikarenakan pensiun. ”Tentu nanti kita isi,” katanya.

Di jabatan eselon II lingkup Pemprov NTB, terdapat dua posisi yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas alias Plt. Antara lain Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB.

Baca Juga :  Pemkot Mataram Ganti Lima Camat, Eselon II Siap-Siap Dimutasi

Selain itu, di tahun ini terdapat dua pejabat yang bakal pensiun. Yakni Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Baiq Eva Nurcahyaningsih serta Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Mohammad Husni. ”Asisten I pensiun Juni. Kemudian September, itu Asisten II pensiun,” ujar Gita.

Dengan kondisi tersebut, Gita memastikan akan dilakukan mutasi jika terjadi kekosongan jabatan akibat pensiun. Hanya saja, teknis pelaksanaannya tergantung dari instruksi pimpinan, seperti gubernur dan wakil gubernur. Seperti, apakah langsung diisi melalui rotasi pejabat atau dengan plt sambil menunggu lelang jabatan.

”Tentu kita juga konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mutasi-mutasi ini,” kata Gita.

Sementara itu, satu dari dua Plt berada di OPD strategis, yakni Biro PBJ. OPD yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan maupun pengadaan barang jasa serta proyek fisik lainnya.

Baca Juga :  Surat Edaran Terbit, THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran

Dalam ketentuannya, Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan strategis. Selain itu, masa jabatannya maksimal enam bulan, yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014.

”Yang PBJ baru memasuki tiga bulan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/