alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

NTB Kembangkan Satu Data Kebencanaan

MATARAM-Tanpa data valid penanganan bencana bisa kacau balau. Penanganan korban bisa amburadul. Distribusi bantuan juga bisa tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Karena itu, dibutuhkan satu data terpadu kebencanaan yang menjadi rujukan semua pihak.

”Di awal (gempa), kita amburadul bekerja dengan tidak ada data yang baik,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahsanul Khalik saat membuka lokakarya pengembangan SOP satu data kebencanaan NTB di Hotel Aruna Senggigi, kemarin (19/5).

Bila tidak ada data yang valid dan jadi rujukan bersama, pemerintah sulit melakukan kontrol terhadap penanganan korban di lapangan. Karena itu, pemerintah harus memiliki data yang jelas agar penanganan korban bencana terukur dan tepat sasaran.

 Ia menyambut baik program NTB satu data kebencanaan tersebut. Menurutnya, tidak hanya BPBD, semua pihak berkepentingan terhadap program NTB satu data. Bagi BPBD, program satu data sangat penting. Sebab data berkaitan erat dengan upaya penanganan bencana. Mulai dari mitigasi hingga penanganan korban pascabencana.

Dengan data yang jelas, perencanaan program BPBD menjadi lebih tepat dan betul-betul bermanfaat. Khalik sangat mendukung program satu data kebencanaan yang disusun NGO International Organization for Migration (IOM).  ”Mudahan ini segera terealisasi,” katanya.

Koordinator Program Displacement Tracking Matrix IOM Lalu Atikdar Firman Hakim menjelaskan, NTB satu data kebencanaan lahir dari keinginan pemprov memiliki satu data kebencanaan yang jadi rujukan semua pihak. Hal itu ditangkap IOM. Setelah banyak berdiskusi, workshop yang difasilitasi UNDP terbentuklah konsep NTB satu data kebencanaan.

Konsep itu belum terbentuk secara resmi, tetapi draf pembentukan kelompok kerja untuk NTB satu data bidang kebencanaan sudah final. Ditargetkan Agustus mendatang sudah rampung. Sebelum ditindaklanjuti, perlu disiapkan hal-hal pendukung, seperti SOP mereka bekerja, siapa yang bekerja dan seterusnya. ”Itu yang kami bahas hari ini,” katanya.

Selama ini banyak sekali data bencana. Semua lembaga punya data yaang berbeda, dengan metode pendataan yang berbeda. Kemudian hasil yang berbeda, dan semua rilis resmi. ”Semua menyatakan datanya resmi. Tetapi ketika diperiksa, hasilnya beda-beda,” katanya.

Dengan adanya NTB satu data kebencanaan, data itu resmi milik pemerintah dan menjadi rujukan semua pihak. Sehingga lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan media bisa mengutip data dengan valid. ”Sistem masih diskusikan dari level mana kita akan mulai,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks