alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Disnakertrans NTB Dorong Pembentukan LSP

MATARAM-Pemprov NTB terus mendorong penambahan akreditasi terhadap lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS). ”Termasuk juga harus ada LSP P3 di NTB,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi.

Lembaga sertifikasi profesi atau LSP diawasi langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lembaga ini dibentuk asosiasi profesi terakreditasi, lembaga pendidikan, maupun pelatihan kerja yang memenuhi syarat.

LSP kemudian diklasifikasikan menjadi tiga, kata Aryadi. Seperti LSP P1 dari lembaga pelatihan kerja; LSP P2 yang dibentuk lembaga pendidikan; dan LSP P3 dari asosiasi profesi. ”Pak gubernur dan bu wagub siap memberi rekomendasi dukungan pendirian LSP P3 ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Atletik Masih Menjadi Andalan NTB di PON Papua

Menurutnya, pembentukan LSP akan membantu pemerintah juga. Terutama dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten. Sekaligus memiliki lisensi profesi. Sehingga bisa semakin banyak tenaga kerja lokal terserap di wilayah NTB.

Selain itu juga, LSP yang ada di NTB akan meringankan pekerja dalam mendapatkan sertifikasi profesi. ”Selama ini, untuk mendapatkan sertifikasi harus ikuti LSP di luar daerah. Kalau seperti itu terus, kasihan pekerja kita karena memerlukan biaya yang besar,” sebut Aryadi.

Lebih lanjut, Aryadi menyinggung juga soal keberadaan LPKS di NTB. Sejauh ini, terdapat 328 LPKS yang memperoleh izin dari Disnakertrans Kabupaten/Kota. Namun, hanya t 225 lembaga yang telah terakreditasi. LPKS terakreditasi inilah yang berhak untuk melakukan pelatihan berdasarkan program masing-masing.

Baca Juga :  242,71 Km Jalan Rusak, 138 Jembatan Kritis

”LPKS ini juga memegang peran penting untuk penyiapan CPMI kita. Agar mereka punya skill sesuai kebutuhan pasar kerja,” katanya.

Aryadi menerangkan, dalam proses rekrutmen CPMI yang benar, diawali dari perekrutan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Perusahaan yang merekrut pun harus memiliki surat izin rekrut serta mempunyai job order dari perusahaan di negara penempatan.

Setelah itu, sebelum berangkat ke negara penempatan, P3MI harus melakukan pelatihan terhadap CPMI. Bagi P3MI yang tidak memiliki Balai Latihan Kerja (BLK), mereka bisa bekerja sama dengan LPKS maupun BLK milik pemerintah.

”Setelah pelatihan itu, ada lagi proses uji kompetensi untuk CPMI, lewat lembaga sertifikasi,” tuturnya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/