alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

Sejumlah Ormas dan Tokoh NTB Tolak RUU HIP

MATARAM-Sekalipun pemerintah pusat telah memutuskan menunda membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancalisa (RUU HIP) namun tidak membendung gelombang penolakan masyarakat. Di NTB beberapa pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Tokoh Masyarkat menyampaiakan pernyataan sikap di area Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center, NTB.

TGH Mahally Fikri, perwakilan Pimpinan Ormas dan Tokoh Masyarakat NTB menilai RUU HIP telah memicu resistensi di tengah masyarakat. “Kami telah menelaah dan mengkaji secara emprik dan cermat,” katanya, Jumat (19/6).

Hasil penelaahan itu melahirkan pernyataan sikap dan mencurigai RUU HIP sebagai upaya pengkhianatan terhadap Ideologi Pancasila. “Pancasila merupakan dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya.

Penolakan terhadap RUU HIP tidak hanya bergema di daerah. Tetapi sudah menjadi semangat para tokoh agama di MUI pusat hingga daerah. “Mendukung maklumat MUI pusat dan daerah se Indonesia untuk menolak RUU HIP,” tegasnya.

Sekadar untuk diketahui, RUU HIP merupakan program legislasi prioritas DPR RI di tahun 2020. Telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI jadi usul inisiatif DPR. Beleid ini terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal.

Tetapi di dalam pasal RUU HIP itu ada beberapa poin yang dianggap kontroversial. Diantaranya konsep Trisila dan Ekasila, serta frasa ‘Ketuhanan yang Berkebudayaan’.

Pemicu polemik lainnya yakni awal draf RUU HIP. Pada bagian ‘Mengingat’ tidak mencantumkan  Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Karena itu hal ini dicurigai sebagai upaya terselubung membangkitkan lagi ajaran komunisme. “Meminta secara tegas kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI tetap mengingat fakta sejarah kelam kemanusiaan yang telah dilakukan oleh PKI,” ujarnya.

Hadirnya RUU HIP jangan sampai tanda-tanda bangkitnya lagi paham yang telah menuliskan sejarah kelam bangsa Indonesia. “Kejadian tahun 1948 dan tahun 1965 (seharusnya) sebagai pijakan naluri dan logika dalam menyusun UU,” sarannya.

Para pimpinan Ormas dan Tokoh Masyarakat pun mendukung TNI sebagai penjaga kedalulatan NKRI. “Sekaligus pengawal Pancasila,” imbuhnya.

Jika ada indikasi-indikasi penyebaran faham komunis masyarakat diminta melapor. Selain itu Mahally berharap pemerintah dan DPR RI diminta tidak lagi memberi ruang menghidupkan faham komunisme. “Jangan lagi,” harapnya. (zad/r2)

 

 

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).
Enable Notifications.    Ok No thanks