alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Seleksi CPNS 2019, SKB Dijadwalkan September

MATARAM-Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS formasi 2019 segera digelar. Pemerintah pusat telah meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melanjutkan SKB yang tertunda. ”Tinggal dilaksanakan saja dan kami terus koordinasi dengan instansi terkait, termasuk gugus tugas covid-19,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Muhammad Nasir, Minggu (19/7/2020).

Kepastian SKB, kata Nasir, tercantum dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tanggal 16 Juli 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di pusat dan daerah, serta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai rencana pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019. ”Ini baru resmi sehingga kami bisa berikan kepastian,” katanya.

Dalam surat bernomor B:611/M.SM.01.00/2020 tersebut, pelaksanaan SKB terbagi dalam tiga jadwal kegiatan. ”Pertama, pelaksanaan SKB dengan Computer Assisted Test (CAT) dijadwalkan September hingga Oktober 2020,” jelasnya.

Kedua, bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain CAT, waktu dan teknis pelaksanaannya diatur masing-masing instansi yang telah memiliki persetujuan. Tapi tetap dilaksanakan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2020.

Terakhir, kata Nasir, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan akhir Oktober 2020. ”Kami minta kepada seluruh peserta yang lolos SKB untuk siap-siap,” imbuhnya.

SKB CPNS Pemprov NTB akan diikuti 942 orang peserta. Mereka merupakan peserta yang lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) dan penilaian akhir panitia seleksi nasional (Panselnas) untuk maju ke tahap SKB.

Secara keseluruhan, peserta seleksi CPNS yang lolos passing grade SKD 3.650 orang. Terdiri dari formasi guru 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang, dan tenaga teknis 224 orang. Namun Panselnas hanya menetapkan 942 orang yang berhak ikut SKB.

Nasir menjelaskan, seleksi CPNS terdiri dari tiga tahap, yakni seleksi administrasi, SKD, dan SKB, dengan pembobotan nilai SKD 40 persen dan SKB 60 persen. Seleksi dilakukan sejak awal 2020. Namun, pandemi  Covid-19 melanda Indonesia Maret 2020 sehingga SKB tertunda.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dalam siaran persnya menegaskan, seluruh pelaksanaan SKB wajib memperhatikan protokol pencegahan penyebaran covid-19.  ”Pelaksanaan SKB ini dapat disesuaikan hingga penundaan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah mengenai status keadaan tertentu darurat bencana covid-19 di Indonesia,” terangnya.

Karena dalam suasana Covid-19, peserta harus mematuhi pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang telah ditetapkan. Bagi peserta dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius, tetap dapat mengikuti SKB yang ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus. (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks