alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

Kasus Ikan Teri JPS Gemilang, Kejati Koordinasi dengan Inspektorat

MATARAM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB belum melangkah lebih jauh mengusut pengadaan ikan teri paket JPS Gemilang tahap II. ”Kita koordinasikan dulu dengan Inspektorat,” kata Asintel Kejati NTB Munif di ruangannya, kemarin (18/9).

Koordinasi untuk menyandingkan temuan jaksa dengan hasil audit Inspektorat. Apakah sesuai atau tidak. ”Kalau nanti ada temuan yang berpotensi merugikan negara bakal diserahkan ke APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah),” terangnya.

Apakah jaksa akan menunggu hasil penyelesaian APIP terlebih dahulu atau akan melanjutkan ke proses penyelidikan? Munif mengatakan bakal berkoordinasi ke APIP. ”Begitu aturannya. Saya tidak mau melanggar aturan itu,” jelasnya.

Mekanisme itu sesuai dengan amanah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Inpres itu disebutkan, APIP berwenang menagih jika ada temuan kerugian negara. ”Temuan kita kan baru sebatas indikasi, harus dikoordinasikan dengan Inspektorat,” jelasnya.

Jika pihak yang dibebankan mengganti kerugian negara tidak membayar dalam jangka waktu 60 hari, baru diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). ”Kalau tidak ada itikad baik untuk membayar kita proses,” tegasnya.

Sejauh ini, Munif belum mengetahui apakah Inspektorat telah mengaudit pengadaan ikan teri paket JPS Gemilang tahap II. Tetapi sesuai aturan, khusus untuk belanja barang dan jasa di masa pandemi Covid-19  Inspekotrat langsung mengaudit. ”Jadi, setiap barang dan jasa yang dibelanjakan di masa pandemi harus langsung diaudit. Begitu perintah aturan terbaru,” jelasnya.

Munif mengatakan, mekanisme penanganan kasus dugaan korupsi tidak seperti dulu. Sekarang lebih mengutamakan pencegahan. ”Jika ada temuan tidak bisa langsung masuk ke APH. Harus melalui APIP terlebih dahulu. Sebagai langkah untuk pemulihan kerugian negara,” bebernya.

Sebelumnya, Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE) Samsul  Hadi berkomitmen jika ada temuan kerugian negara, pihaknya siap mengembalikan. ”Saya komit untuk itu,” kata Hadi.

PT GNE menjadi penyedia item ikan teri pada bantuan JPS tahap II. Perusahaan daerah NTB itu mendapatkan anggaran Rp 2,8 miliar.

Perusahaan tersebut menyediakan 125 ribu pack paket teri. Per pack beratnya seperempat kilogram. Satu pack harganya Rp 19 ribu. Dari pengadaan tersebut, PT GNE mengambil keuntungan 10 persen.

Berdasarkan hasil temuan jaksa pada proses pulbaket dan puldata terindikasi pengadaan teri tersebut ada mark up harga.  (arl/r1)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks