alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Bantuan RTG Tahap Kedua Cair Bulan Ini

MATARAM-Pemerintah pusat segera menggelontorkan anggaran untuk pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di tahap kedua. ”Dalam waktu dekat ini. Tapi, kemungkinan 20 persen dulu yang diberikan,” kata Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB I Gusti Bagus Sugihartha, Kamis (19/11/2020).

Di tahap kedua, BPBD mengusulkan RTG sebanyak 17.500 unit. Setelah review dari Inspektorat Utama (Irtama) BNPB, jumlah rumah yang disetujui sebanyak 17.314 unit. ”Setelah dikoreksi, data yang masuk ternyata ada yang diusulkan saat tahap pertama. Makanya dikeluarkan,” ujarnya.

Proses pembangunan tahap kedua sudah dimulai. BPBD sudah meminta penerima bantuan untuk membentuk kelompok masyarakat (pokmas). Setelah anggaran cair, pembangunan fisik bisa dilakukan.

Ada tujuh kabupaten/kota yang menerima bantuan tahap kedua. Total anggaran yang dibutuhkan untuk tahap kedua mencapai Rp 557.365.000.000.

Tapi, kata Sugihartha, pemerintah pusat akan mencairkan 20 persen dulu atau sekitar Rp 111 miliar. ”Kita berharap bulan ini bisa dikirimkan,” katanya.

Distribusi anggaran di pencairan awal, berpotensi lebih banyak ke Lombok Utara. Dari total 7.164 RTG yang dibangun, sebanyak 6.472 unit masuk kategori rusak berat.

”Paling banyak rusak berat di sana. Kemudian di Loteng ada 768 unit dan Lobar ada 734 unit,” jelas Sugihartha.

Lebih lanjut, di tahap kedua, ada penambahan pola pembangunan. Yakni kontraktual. Yang melaksanakan pihak ketiga langsung. Mereka juga yang mengerjakan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dengan tetap didampingi fasilitator.

Nantinya, pokmas yang telah dibentuk menjalin kerja sama langsung dengan kontraktor. Pola kontraktual diproyeksikan akan menutup celah lambannya penyelesaian LPJ. Yang selama ini menjadi kendala.

”Kalau dengan pola pokmas maupun swakelola, itu yang kerjakan LPJ dari masyarakat,” tandas Sugihartha.

Soal pola kontraktual, disambut baik Kalak BPBD Lombok Barat Mahnan. Katanya, di pembangunan tahap pertama, terjadi sejumlah masalah. Dari penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan yang molor hingga adanya pengurus pokmas membawa kabur uang bantuan RTG.

Pembangunan dengan kontraktual, jelas Mahnan, memungkinkan untuk mengejar target penyelesaian RTG. Yang ditenggat hingga akhir Desember nanti. BPBD memiliki keleluasaan penuh. Khususnya dalam memilih rekanan. Menentukan jumlah unit rumah digarap rekanan, disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka.

”Kalau sanggup 100, kita berikan 100. Terus ada target harian juga nanti. Jadi bisa terkejar target Desember itu,” kata Mahnan.

Dengan kontraktual, masalah uang yang dibawa kabur pokmas maupun aplikator bisa diatasi. Sebab, BPBD tidak akan memberikan pembayaran, sebelum fisik rumah jadi 100 persen dan rekanan menyelesaikan LPJ pembangunan.

Berbeda dengan pembangunan RTG sebelumnya. Pembayaran menggunakan termin. Begitu dicairkan, rumah belum selesai, tapi oknum justru membawa kabur uang bantuan. ”Itu yang kita hindari. Kalau kontraktual, 100 persen jadi, baru kita bayar,” jelas Mahnan. (dit/r5)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

JPS Mataram Disalurkan Setelah Pilkada

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh patut mendapat dua jempol. Kebijakannya terkait bpenyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap enam patut diapresiasi. “Penyaluran JPS tahap keenam akan dilakukan setelah Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang,” tegas Ahyar, Selasa (25/11).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks