alexametrics
Rabu, 2 Desember 2020
Rabu, 2 Desember 2020

Cegah Korona, Gubernur Wajib Larang Kerumunan

JAKARTA-Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo bakal menelepon satu per satu Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota serta Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia untuk melarang semua bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Tidak peduli siapa pun pejabat yang datang berkunjung.

“Siapa pun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara, dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang. Demi menyelamatkan rakyat kita agar terhindar dari penularan virus Covid-19,” kata Doni kemarin (19/11).

Sebelumnya, Doni juga telah melakukan percakapan via telepon dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Ia menyampaikan, belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu, maka Gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apa pun di masa mendatang.

“Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati,” tegasnya.

Doni berharap para Gubernur, Pangdam, dan Kapolda bisa segera membuat jumpa pers sekaligus menyampaikan ke publik bahwa di masa pandemi ini kita harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden. Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapa pun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

“Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas kita  melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan, memberi contoh mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” kata Doni.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini mengungkapkan, jika terlambat dicegah, dan saat massa sudah berkumpul, maka ketika dibubarkan sangat berpotensi terjadi gesekan.

“Makanya saya minta untuk melakukan pencegahan, kalau massa sudah berkumpul dan kita bubarkan, maka bisa terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Pasti jatuh korban. Makanya harus tegas sejak awal, agar kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak terjadi,” katanya.

Doni berjanji, menegaskan, dirinya akan menghubungi satu persatu semua Gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia untuk mengingatkan agar benar-benar menjalankan larangan kerumunan massa.

“Jika para pemimpin di daerah tegas menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan maka kita sudah melindungi rakyat kita.” katanya.

Menurut Doni, percepatan penanganan membutuhkan peran serta semua pihak. Tanpa dukungan kolektif dari masyarakat, rantai penyebaran Covid-19 akan terus terjadi. Menghindari kerumunan, salah satunya, menjadi langkah yang nyata untuk memutus rantai penyebaran tersebut.

“Upaya bersama dalam perubahan perilaku dibutuhkan dalam adaptasi masa pandemi ini. Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” kata Doni.

 

Instruksi Mendagri

 

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian baru saja menerbitkan Instruksi Mendagri nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19. Di dalamnya diatur berbagai hal, termasuk sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menjelaskan, selama ini pemerintah pusat sudah sering mengingatkan daerah untuk total dalam menegakkan disiplin protocol Kesehatan. Selain sebagai bentuk pencegahan, juga untuk menghargai kerja keras berbagai pihak di lapangan dalam menanggulangi Covid-19.

’’Maka Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah,’’ ujarnya kemarin. Isi instruksi tersebut antara lain menegakkan secara konsisten protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di daerah masing-masing. Yakni dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan.

Kemudian, pemda harus proaktif dalam pencegahan penularan Covid-19. Tidak hanya mengandalkan cara-cara responsif atau reaktif. Misalnya dalam hal kerumunan massa harus didahului pencegahan yang bersifat humanis. Diikuti pembubaran kerumunan sebagai opsi terakhir bila masih bandel.

Kepala daerah, tutur Syarfrizal, juga diinstruksikan untuk menjadi teladan dalam mematuhi protokokl Kesehatan. ’’Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol Kesehatan,’’ tutur Syafrizal.

Sementara, mengenai sanksi, kepala daerah yang mengabaikan instruksi tentu saja akan mendapat konsekuensi sesuai pasal 67 huruf B UU 23/2014 tentang Pemda. Pengabaian terseut sama saja dengan tidak menaati seluruh ketrentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terberatnya adalah pemberhentian dari jabatan kepala daerah.

Sementara itu, di sisi lain, Bawaslu mengumumkan telah menindak berbagai pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye. ’’Total Bawaslu menertibkan sedikitnya 1.448 kegiatan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas yang melanggar prokes,” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin.

Dari jumlah tersebut, 158 di antaranya adalah pembubaran kegiatan. Selebihnya berbentuk peringatan. Jenis pelanggarannya antara lain jumlah massa yang melebihi kapasitas, berkerumun tanpa jaga jarak, peserta tidak memakai masker, hingga tidak tersedianya sarana mencuci tangan.

 

Gubernur Jabar

 

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya akan memenuhi undangan klarifikasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan pelanggaran adanya pengumpulan massa yang berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19 di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– didampingi Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar akan mengunjungi Kantor Bareskrim Polri di Jakarta, hari ini, Jumat (20/11)

“Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib kita penuhi dengan baik. Besok (Jumat, 20 November 2020) kami akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum,” kata Kang Emil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11).

Kang Emil mengatakan, Bareskrim Polri mengundang dirinya untuk memberikan klarifikasi. Selain ia, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri.  “Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan,” ucapnya.

Kang Emil menegaskan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan. “Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor,” katanya.

Menurut Kang Emil, sistem pemerintahan Jabar berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati/wali kota. Sedangkan, hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.

“Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati/wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif,” ucapnya. (tau/byu/JPG/r6)

 

Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah

 

  • • Wajib menegakkan secara konsisten protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di daerah masing-masing. Yakni dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan.
  • • Wajib proaktif dalam pencegahan penularan Covid-19. Tidak hanya mengandalkan cara-cara responsif atau reaktif. Pembubaran kerumunan sebagai opsi terakhir bila masih bandel.
  • • Wajib menjadi teladan dalam mematuhi protokokl Kesehatan.
  • • Tidak boleh ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.
  • • Kepala Daerah yang mengabaikan instruksi Mendagri akan dikenakan sanksi. Yang terberat adalah pemberhentian dari jabatan kepala daerah.

 

Sumber: Kemendagri

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pegadaian Catat Kinerja Positif Meski Pandemi

”Ini dari jumlah total pembiayaan kedua program kami, yakni gadai dan non gadai,” ujar M Arif Fanany, kepala Departemen Mikro PT Pegadaian Persero Area Ampenan, Selasa (1/12/2020).

STIE AMM Disegel, Pihak Terkait Diingatkan Jangan Korbankan Mahasiswa

”Secara psikologis kan trauma itu (mahasiswa, Red),” kata Pengamat Pendidikan Prof H Mahyuni, saat dikonfirmasi Lombok Post, Selasa (1/12/2020).

Dikbud NTB Semprot Kepala Sekolah, Tak Libatkan KTU Susun RKAS

”Kelihatan ini pada saat kita evakin (evaluasi kinerja, Red),” jelasnya, saat pembukaan rapat koordinasi dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik SMA tahap III untuk Pulau Sumbawa, di Senggigi, Senin malam (30/11/2020).

HARUM Jadikan RTH sebagai Pengendali Banjir

Sebagai sebuah wilayah yang berada di hilir sungai Mataram kerap mendapatkan air kiriman dari hulu ketika musim penghujan tiba. Ditambah dengan hujan di Mataram, kiriman air dalam jumlah besar mengakibatkan terjadinya genangan dan banjir.

Menolak Miskin, Pusparini, Tukang Sapu Jalan yang Memilih Keluar dari PKH

Banyak orang kaya bermental miskin. Namun ada juga masyarakat kurang mampu tapi bermental kaya. Pusaparini, warga Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur salah satunya.

Pemkot Mataram Berencana Gaji 1800 Ketua RT

Rancangan APBD tahun anggaran 2021 telah ditetapkan oleh DPRD Kota Mataram dan eksekutif, kemarin (30/11). Dalam APBD tahun 2021 ini, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di akhir masa jabatannya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.
Enable Notifications    OK No thanks