alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Pembubaran DMB Belum Direstui Dewan

MATARAM-Pembubaran PT Daerah Maju Bersaing (DMB) menemui jalan terjal. Meski sebagian besar dana hasil penjualan saham sudah dibagi-bagi, namun dewan belum memberikan persetujuan.

Anggota Pansus V DPRD NTB H Ruslan Turmuzi menjelaskan, pihaknya telah berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mendatangi PT Multi Capital. Pansus menilai, pembubaran belum bisa dilakukan karena data dan dokumen  pembubaran PT DMB belum lengkap. Amanat perundang-undangan perseroan terbatas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga belum terpenuhi. “Pansus meminta masa kerja pansus pembubaran PT DMB diperpanjang,” kata Ruslan dalam rapat Paripurna DPRD NTB, kemarin (20/2).

Ruslan menjelaskan, sesuai Perda NTB Nomor 4 tahun 2010 tentang Pembentukan PT DMB, pasal 34  ayat 1 menyatakan, penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, dan pembubaran ditetapkan oleh RUPS/RUPS-LB setelah mendapatkan persetujuan dewan dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan itu, harusnya DMB dapat melaksanakan RUPS/RUPS-LB setelah mendapat persetujuan dewan. “Faktanya PT DMB melakukan RUPS LB sebelum mendapatkan persetujuan dewan,” ungkapnya.

Kepala daerah juga berkewajiban  menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana diatur pasal 35 ayat 3 Perda nomor 4 tahun 2010. Hal itu belum dilakukan eksekutif. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Karena itu, hal harus dilakukan sebelum pembubaran yakni analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT DMB. Agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, pansus menyarankan PT DMB diaudit secara khusus dan menyeluruh dari akuntan publik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga diketahui dengan jelas nilai aset PT DMB.

Hasil kajian tim ekonomi menyebutkan, pembubaran perusahaan dapat dilakukan karena kondisi manajemen yang tidak memberikan keleluasaan kepada direksi perusahaan melakukan improvisasi dalam bisnisnya. Pemegang saham terlalu dominan, mendikte, dan menekan direksi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauannya. “Direksi hanya dijadikan boneka untuk memenuhi persyaratan adminsitrasi keberadaan perusahaan,” kata politisi PDIP itu.

Pansus juga belum sepakat dengan pendapat hukum Prof. H zainal Asikin dan Dr H Djumardin yang menyatakan, pembubaran perseroan terbatas terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dewan dan ditetapkan dengan perda. Tapi bila mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada satu pasal pun yang mendelegasikan kewenangan terkait pembubaran perseroan terbatas milik daerah melalui Perda. “Pansus dan eksekutif belum ada kesepahaman soal ini,” tegasnya.

Pansus juga meminta pemprov segera mengajukan rancangan perda pembubaran PT DMB  sesuai ketentuan dan prosedur yang benar.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengatakan, pihaknya menyambut baik usulan itu. Dia berharap masih ada cukup waktu untuk melakukan pembubaran. “Kami meminta kalau ada hal-hal yang mencurigakan tolong disampaikan kepada kami!” imbuhnya.

Ia mengaku akan terbuka dan konsen menyelesaikan masalah tersebut. Harapannya, kalau memang ada kekhawatiran dan kecurigaan bisa menemukan titik terang. Zul tidak mau masyarakat terus dihantui rasa curiga terus menerus dalam pembubaran itu. “Biarkan pansus bekerja dulu, kita juga tidak terburu-buru,” tandanya. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks