alexametrics
Jumat, 26 Februari 2021
Jumat, 26 Februari 2021

Kasus Empat Ibu di Lombok Tengah, Kejaksaan Bantah Tahan Balita

MATARAM-Pihak kejaksaan meluruskan informasi tentang penahanan empat ibu rumah tangga (IRT) di Lombok Tengah (Loteng). Mereka membenarkan menahan empat IRT. Tetapi membantah menahan dua balita, anak dua dari empat IRT yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Praya.

”Kalau pemberitaan yang menyatakan kami menahan balita, itu salah besar. Itu hoaks,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Minggu (21/2/2021).

Diketahui, empat IRT ditahan karena diduga melakukan perusakan gudang pabrik tembakau UD Mawar di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang dengan cara melempar batu. Bahkan dua balita masing-masing berumur 1 tahun dan 1,5 tahun terpaksa ikut menginap bersama ibu mereka di dalam tahanan.

Kempat IRT itu adalah Nurul Hidayah, Martini, Fatimah, dan Hultiah. Semuanya warga Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng. Mereka diancam pasal 170 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana 5-7 tahun penjara.

Penyidik Polres Loteng melimpahkan berkas kasus tersebut ke Kejari Loteng tanggal 16 Februari lalu. ”Saat pelimpahan tahap dua itu dilakukan, tidak ada satu pun balita yang masuk,” kata Dedi.

Saat dilakukan tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, jaksa menanyakan keempat IRT yang menjadi tersangka tersebut. Poin pertanyaannya, apakah mereka melakukan tindak pidana perusakan. ”Saat ditanya seperti itu, keempat IRT itu menjawab berbelit-belit. Malah tidak mengakui perbuatannya,” ujarnya.

Lalu, keempat IRT itu sempat memberikan pernyataan, jika kasus tersebut berlanjut mereka akan membawa massa 100 orang ke Kejari Loteng. Meski ada sedikit tekanan dari IRT itu, jaksa tetap memproses berkas hasil penyidikan dari polisi. ”Jaksa yang bertugas tetap menjalankan tugas dengan baik,” tutur Dedi.

Dedi juga menjelaskan, saat dilakukan tahap dua, tidak ada satu pun pihak keluarga keempat IRT tersebut yang datang. Sehingga, tidak ada orang yang menjadi penjamin dalam penangguhan penahanannya. ”Karena dianggap berbelit-belit, tidak ada penjamin, serta mengintervensi jaksa saat ditanya, sehingga jaksa menahannya,” tegasnya.

Alasan lain penahanan, karena keempat IRT tersebut dijerat dengan pasal 170 ayat (1) KUHP. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. ”Ancaman hukuman dalam kasus yang menjeratnya juga di atas lima tahun makanya jaksa di Praya (Kejari Loteng) menahannya,” ujarnya.

Atas pertimbangan-pertimbangan itulah sehingga keempat IRT ditahan. Menurut Dedi, saat tahap dua itu, jaksa juga sempat meminta keempat IRT tersebut untuk berdamai dengan pelapor. Tetapi mereka menolaknya. ”Kita tawarkan mediasi melalui restoratif justice agar persoalan bisa selesai. Mereka tidak mau,” jelasnya.

Merujuk surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum bahwa setelah tahap dua, paling lambat 3 hari berkas perkara harus dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. ”Kami mengirim berkas ke pengadilan, Rabu (17/2),” kata Dedi.

Selanjutnya, hakim PN Praya Nomor: 37/Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021 menetapkan penahanan rutan terhadap keempat IRT tersebut paling lama 30 hari. ”Mulai tanggal 17 Februari hingga 18 Maret 2021,” jelasnya.

Konsekuensinya, jaksa melaksanakan penetapan hakim. Sehingga, penahanan dilakukan di Rutan Praya. ”Rencananya, para terdakwa bakal disidang 24 Februari,” jelasnya.

Saat menjalani masa penahanan, keempat IRT dibesuk keluarganya. Karena dua IRT dari empat tersangka itu masih menyusui anaknya. ”Sehingga foto mereka saat menyusui anaknya di Rutan Praya itu tersebar di media sosial dengan narasi yang tidak benar,” ujarnya.

Sehingga menjadi perbincangan hangat karena menjadi viral dianggap empat IRT dan dua bayi mereka ikut dipenjara. ”Kalau bayi ikut ditahan itu hoaks. Ini yang perlu kami luruskan,” tandasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks