alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Transparansi Data JPS Gemilang, Dewan : Tak Perlu Malu Mengaku Kalau Memang Tak Mampu!

MATARAM-Dewan sangat khawatir dengan poles-poles manis Pemprov NTB yang mengklaim memberdayakan produk lokal. Terutama minyak goreng dan telur dalam paket Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Belum lama ini IKM/UMKM di NTB pernah diminta banjiri ritel modern dengan produk mereka. “Diisi semua oleh produk lokal, sekitar 6-7 bulan yang lalu,” tutur Anggota Komisi I DPRD NTB dari Fraksi PAN TGH Najamuddin Moestafa, Kemarin (20/4).

Saat itu para pelaku IKM/UMKM menyatakan tidak siap. “Karena alasan biaya produksi tinggi dan bahan baku berupa sawit mahal,” imbuhnya.

Tapi aneh bin ajaib kini tiba-tiba ada IKM/UMKM yang bisa memproduksi minyak goreng dalam jumlah besar. Bahkan mampu menyiapkan kebutuhan pemprov untuk 150 ribu liter. “Tiba-tiba ada yang menyebut mampu, kan kita perlu pertanyakan,” terangnya.

Najam yakin Gubernur NTB tahu kemampuan IKM/UMKM NTB. Belum bisa memproduksi minyak goreng sebanyak itu. “Melalui mata dan telinga (laporan OPD teknis, Red)” ulasnya.

Namun mengherankan program JPS dengan anggaran besar itu tetap dibebankan pada IKM/UMKM di NTB. “Coba kita lihat pasar besar di Lombok dan Sumbawa apakah IKM (NTB) yang siapkan minyak goreng dan telur? (Orang dari) Luar pak!” tegasnya berapi-api.

Wajar bila muncul ragu dan menduga ada permainan. Saat ada klaim IKM/UMKM membusungkan dada berani memproduksi dalam jumlah besar sehari. “Pemerintah harus transparan,” pintanya.

Gubernur diminta tidak gengsi bila faktanya bukan IKM/UMKM NTB yang menyiapkan semua itu. Selain itu menyudahi narasi bombastis tentang pemberdayaan UKM lokal.

Padahal di sana potensi rebranding produk pabrikan. “Kalau kita mampu 50 ribu perliter ya sudah katakan segitu dan itu yang kita serahkan pada IKM,” ulasnya.

Barulah 100 ribu liter diserahkan pada penyedia minyak goreng di luar. Menurutnya  tidak ada “faedahnya” Pemprov NTB ingin terlihat heroik pada situasi bencana saat ini.

Pemprov harus membuka data IKM/UMKM mana saja yang dilibatkan. Selain itu berapa kapasitas produksi yang mampu dikerjakan. Jangan memaksakan mereka memproduksi 150 ribu liter. “Lalu ambil minyak curah yang dibeli dari Bali atau Jawa, kemudian dibranding sebagai produk lokal, kan ini bahaya!” katanya memperingatkan.

Dewan pun siap turun menelusiri kebenaran minyak goreng bila data telah diungkap. “Benar tidak itu produk lokal,” ulasnya.

Jika benar maka Najam menegaskan dewan pasti mengapresiasi. Bahkan bila perlu biaya produksi dihargai lebih baik lagi. “Ndak apa-apa kita beli lebih mahal anggaplah kita beri untung kepada mereka, kalau benar,” imbuhnya.

Tapi bila sebaliknya maka ada indikasi permainan bahkan aroma korupsi dana bencana di sana. “Itu berbahaya!” katanya memperingatkan.

Tak cuma minyak goreng, telur pun daerah belum siap menyediakan sebanyak itu. “Lah selama ini kita masih mengandalkan dari luar kok,” ulasnya.

Dorongan transparansi juga muncul dari Anggota DPRD NTB fraksi PAN Hasbullah Muis. “Akuntabilitas publik harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” katanya.

Apalagi bila ada perbedaan harga signifikan. Mengingat dana itu bukan bersumber dari dana pribadi. “DPR harus tegas agar tidak dianggap melakukan pembiaran atas berbagai tanggapan masyarakat,” pungkasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks