alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Lahan Rp 4,5 Miliar, Fisik Rp 40 Miliar untuk Pembangunan Rumah Sakit Trauma Center

MATARAM-Pemprov NTB terus mempersiapkan diri menyambut MotoGP 2021. Salah satunya membangun pembangunan Rumah Sakit Trauma Center.

Ditemui usai rapat di ruang Sekda NTB, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) NTB Marjito mengatakan, pada pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang disepakati. Pertama, soal lokasi pembangunan RS yang letaknya di lapangan sepak bola Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. “Luas lahannya di sana 1,5 hektare (ha),” terangnya, kemarin (20/5).

Kemudian, pengembangan lahan RS. Rencananya pemprov akan membebaskan lahan sawah milik warga yang dekat dengan lapangan tersebut. Marjito menyebut, pembangunan RS membutuhkan lahan seluas 5 ha, sehingga sisa lahan yang akan dibebaskan seluas 3,5 ha.

Anggaran pembangunan fisik yang dijanjikan Kemenkes RI untuk membangun RS ini sebesar Rp 100 miliar, tetapi anggaran pembangunan tahap awal sebesar Rp 40 miliar. Sementara, biaya pembebasan lahan 3,5 ha itu sepenuhnya ditanggung Pemprov NTB Rp 4,5 miliar.

Untuk mempercepat proses realisasi, saat ini pemda sedang menyusun studi kelayakan/feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED), serta masterplan. Bila semuanya sudah rampung, maka selanjutnya menyusun appraisal dan estimasi pembangunan harus selesai pada 2020.

“Semuanya sedang disusun di Bappeda, sambil kita menunggu pembahasannya di APBD Perubahan, baru di sana kita usulkan,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, RS yang dibangun merupakan RS tipe C berstandar internasional, khusus trauma center. Dari lokasi sirkuit ke RS, hanya memakan waktu 15 menit. Dilengkapi helipad. RS ini akan menjadi pendukung atau penyangga RSUD NTB. Jika ada kecelakaan, pasien akan dibawa ke RS Trauma Center, bila tidak tertangani maka akan dirujuk ke RSUD NTB.

“Makanya saat ini RSUD NTB tengah disiapkan menuju akreditasi KARS Internasional,” ujar Marjito

Terkait SDM, semuanya akan menyesuaikan. Apakah ada petugas khusus didatangkan dari Kemenkes RI atau tidak, belum ada kepastian. “Itu tergantung nanti kalau itu sudah beroperasi, bisa saja kami meminta bantuan ke pusat,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dikes NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi menjelaskan, pihaknya sedang berjuang agar RS Trauma Center dibangun. Karena, kebutuhan masing-masing RS jelas berbeda. Meski RSUD NTB sedang dipersiapkan menuju standar internasional, namun RS Trauma Center tetap diusulkan. “Kita tetap usulkan ini ke Kemenkes RI,” ujarnya. (yun/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks