alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pemprov NTB Siapkan Rp 59 Milliar untuk THR

MATARAM-Bagi pemerintah daerah (pemda) yang belum punya dana bisa menunda pencarian tunjangan hari raya (THR). Uang THR biasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah Lebaran. “Bisa habis Lebaran tetapi tetap dibayar,” kata Plt Kepala Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Zainul Islam, kemarin  (20/5).

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR. Meski begitu, Zainul memastikan tidak ada pemda di NTB yang tidak siap. Semuanya sudah menyiapkan dana THR bagi pegawai masing-masing. Sehingga para PNS di NTB tidak perlu khawatir.

Pemprov sendiri saat ini sedang memproses pencairan THR. Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) baru diajukan ke Biro Hukum NTB. Paling telat THR dicairkan 24 Mei mendatang. “Intinya sedang diproses,” kata Zainul.

Pemprov menyiapkan dana Rp 59 miliar. THR hanya akan diberikan kepada 14 ribu pegawai yang bertatus PNS. Sementara para honorer lingkup Pemprov NTB harus bersabar. Mereka tidak akan mendapat jatah THR seperti PNS.

”Honorer tetap tidak ada, mereka hanya mendapatkan gaji bulanan sesuai kontrak,” jelas Zainul Islam.

Dia menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR, tunjangan setiap hari raya keagamaan itu hanya diberikan kepada PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Uang THR yang diterima termasuk gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Bagi para honorer, dia berharap mereka tetap bekerja maksimal.

Masing-masing orang mendapatkan jumlah berbeda. Besaran THR disesuaikan dengan gaji yang diterima bulan April. Uang THR tersebut paling telat diterima para PNS 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Sebelumnya, Sekretaris BKD NTB Yus Harudian Putra menyebutkan, jumlah honorer pemprov tidak banyak. Yakni, 100 orang lebih honorer berstatus pegawai tidak tetap (PTT) dan 379 orang eks honorer K2.

BKN sudah menerima 223 orang honorer K2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang setara dengan PNS. Tahun ini mereka belum berhak mendapat THR sebab SK dan NIK belum keluar. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks