alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Pembahasan RUU HIP, MUI NTB : Jangan Hanya Ditunda, tapi Hentikan!

MATARAM-Pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, dan tokoh masyarakat NTB menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Indeologi Pancasila (HIP). “Karena RUU ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai dasar dan indeologi NKRI,” tegas Ketua PW Nahdlatul Wathan (NW) NTB TGH Mahally Fikri yang memimpin pembacaan pernyataan sikap di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB, Jumat (19/6) lalu.

Aksi damai itu digelar usai salat Jumat. Aksi tersebut digerakkan MUI NTB dan MUI kabupaten/kota se-NTB, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, NW, Majelis Adat Sasak (MAS), perwakilan masyarakat Sumbawa, masyarakat Mbojo, dan lembaga-lembaga dakwah Islam di NTB.

Dalam pernyataan sikap itu, mereka mendukung maklumat MUI pusat tentang penolakan RUU tersebut. Mereka juga meminta kepada semua fraksi-fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat fakta sejarah kelam kemanusiaan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948 dan 1965. “Hal itu harus menjadi pijakan naluri dan logika dalam menyusun undang-undang,” tegasnya.

Mereka juga mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI. “Jika ada indikasi penyebaran paham komunis dengan berbagai cara, mari laporkan kepada pos jaga TNI,” serunya.

Para tokoh ormas juga mengimbau semua warga memperkuat persatuan antar sesama anak bangsa. Memperkuat karakter bangsa dan semangat kebangsaan yang tercermin dalam Pancasila sebagai falsafah hidup. “Kami mendesak pemerintah, DPR RI, dan seluruh penanggungjawab negara untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi berkembangnya ideologi komunisme di Indonesia,” tegasnya.

Aksi tersebut ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap dari semua perwakilan Ormas. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Prof H Syaiful Muslim menjelaskan, mereka tidak sekadar menolak kemudian pembahasan RUU ditunda. “Tapi kami minta pembahasan RUU ini distop, dihentikan,” tegasnya.

Menurutnya, sangat berbahaya jika Pancasila yang menjadi dasar bangsa diotak-atik dalam RUU HIP. “Bisa bubar negara ini dan kita akan saling adu satu sama lain,” katanya.

Ia menilai banyak pasal-pasal RUU HIP yang bertolak belakang dengan kesepakatan bersama masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pembahasan RUU HIP hanya akan memperuncing perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat Indonesia. “Karena itu, kesepakatan bersama yang dirumuskan pendiri bangsa dalam indeologi Pancasila tidak boleh diotak-atik dalam RUU HIP,” tegasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks