alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

CPMI Ilegal Masih Marak, Ombudsman Minta Pemprov NTB Lakukan Ini

MATARAM-Peristiwa tenggelamnya kapal Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk kesekian kali, disoroti Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB. ”Indikasinya, jalur legal atau prosedural itu belum jadi pilihan,” kata Kepala ORI NTB Adhar Hakim, Senin (20/6).

Adhar menilai, ada kelemahan dalam proses pengiriman PMI hingga pengawasan serta pembinaan di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong PMI di NTB. Kondisi ini menyebabkan CPMI memilih jalur ilegal atau nonprosedural.

Dari catatan ORI NTB, selama ini permasalahan PMI tersebar di sektor hulu hingga hilir. Hulunya berkaitan dengan pendaftaran hingga pemberangkatan dan hilir mengenai penempatan PMI di negara tujuan.

”Besarnya kasus di hilir, itu tidak terlepas dari faktor hulu. Penataan administrasi pemberangkatan PMI masih memiliki celah,” ujarnya.

Kata Adhar, ORI NTB kerap menemukan kasus penggunaan KTP dari warga daerah tertentu. Padahal warga tersebut bukan berasal dari daerah tempatKTP diterbitkan. Karena itu, Ombudsman sangat mendukung ketika pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (LTSP) untuk pengurusan PMI.

Baca Juga :  NTB Terima Tambahan 80.100 Dosis Vaksin

”Tapi, kami melihat indikasi tidak semua pihak menyukai kondisi itu. Ini hanya salah satu contoh kecil,” tuturnya.

Menurutnya, ketika perspektif isu PMI hanya dilihat dari sisi bisnis semata, maka persoalan yang dihadapi pahlawan devisa tersebut bakal sulit teratasi. Masalah PMI merupakan lintas kebijakan. Tidak bisa hanya satu lembaga atau dinas yang berbuat untuk menyelesaikannya. ”Tidak bisa lagi ditempatkan terpisah-pisah,” kata Adhar.

Katanya,  meski proses pemberangkatan dan penempatan PMI itu prosedural, namun tetap mengundang permasalahan jika PMI pindah kerja saat di negara penempatan. Kemungkinan itu tetap ada. Tetapi jika itu yang terjadi, akan tetap lebih mudah mengklarifikasi dan menyelesaikannya dari pada kasus-kasus non prosedural.

Baca Juga :  Meriahkan HUT Kemerdekaan RI, Pemprov NTB Gelar Vaksinasi Merdeka

Karena itu dalam menyelesaikan persoalan PMI lebih baik memilih upaya perbaikan saat di titik hulu, yakni saat pendaftaran, pemberangkatan hingga penempatan. Pola pelayanan satu atap jika dikelola dengan baik dan sunggunh-sungguh oleh lintas sektoral dapat mengurangi permasalahan.

Selain itu jika PMI prosedural mengalami permasalahan atau hingga meninggal dunia, maka perlindungan yang diberikan juga bisa lebih maksimal, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, hingga mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada mantan PMI dan keluarganya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, peristiwa kapal tenggelam yang pekan lalu menimpa CPMI asal NTB, harus dijadikan pelajaran. ”Ini yang harus dipahami masyarakat NTB, betapa bahayanya jika melalui jalur ilegal,” kata Rohmi. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/