alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Penyaluran Bantuan Korona Bermasalah, KPK Turun Tangan

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kesemrawutan dalam pelaksanaan bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Itu lantaran belum diperbaharuinya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di sejumlah daerah.

Padahal sesuai Surat Edaran (SE) KPK, DTKS mestinya menjadi rujukan awal pendataan. Pendataan itu secara teknis melibatkan satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW. “Jadi masalah utamanya disebabkan belum adanya DTKS yang diperbaharui,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, kemarin (19/5).

Ipi menjelaskan, penyelenggaraan bansos tu diawasi KPK sejak awal pandemi. Potensi kerawanan yang masuk kriteria pengawasan diantaranya terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya.

Ipi menyebut dalam pengawasan itu KPK berkoordinasi terkait penggunaan DTKS dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan PDTT, dan Kementerian Pendidikan.

“KPK mendorong keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” paparnya. Selain itu, KPK juga meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan bansos.

 

NTB Salurkan  Rp 1,7 Triliun

 

Program bansos Kementerian Sosial dan pemprov saja mencapai Rp 1,7 triliun. Belum termasuk bansos pemerintah kabupaten/kota dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

”Kita patut berterima kasih kepada pusat yang memberikan banyak sekali perhatian pada kita di masa pandemi Korona,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, kemarin.

Pemerintah pusat menggelontorkan Program Keluarga Harapan (PKH), bagi yang tidak masuk PKH diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa sembako. Jika tidak masuk di keduanya, warga mendapatkan bantuan sosial tunai (BST). ”Kalau semua bantuan pusat nggak masuk, ada JPS Gemilang dari provinsi,” katanya.

Bila belum masuk juga, masih ada bantuan JPS kabupaten/kota. ”Kalau nggak masuk juga ada BLT dana desa,” katanya.

Ia berharap, data penerima benar-benar valid sehingga bantuan tepat sasaran. Dengan kerja sama dinas sosial dan para kepala desa data penerima bisa diperbaiki. ”Sehingga memungkinkan semuanya berjalan sesuai harapan,” katanya.

Masyarakat juga harus proaktif dan jujur, jika mereka sudah mendapatkan satu bantuan cepat melapor sehingga warga yang lain bisa mendapatkan bantuan juga.

Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik menyebutkan, delapan jenis bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. ”Baik yang bersumber dari pusat dan daerah,” katanya.

PKH diberikan kepada 324.756 keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 240,5 miliar lebih. ”Besaran dananya bisa berubah-ubah setiap periode pencairan  karena  tergantung komponen yang ada pada KPM,” jelasnya.

Kemudian BPNT bagi 509.037 KPM, masing-masing KPM menerima bantuan senilai Rp 200 ribu per bulan selama sembilan bulan.

Sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Mereka yang masuk PKH juga mendapat program BPNT, tapi tidak dibenarkan mendapat program BST.  ”Sehingga  penerima PKH dengan penerima BPNT adalah KPM yang sama,” jelasnya.

BST bagi 270.005 KPM, tiap keluarga menerima RP 600 per bulan selama tiga bulan. ”Petunjuk teknis pencairan terbaru belum kami terima, jadi masih seperti biasa,” katanya.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total pemberian bansos menjadi sembilan bulan.

Selain itu, juga ada program rehabilitasi sosial bagi kaum lanjut usia  2.530 orang, masing-masing Rp 2,7 juta. Lansia juga mendapat BST khusus lansia bagi 1.350 orang  Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Bagi warga yang tidak masuk semua program itu, disediakan JPS Gemilang dan JPS masing-masing kabupaten/Kota se-NTB. ”Besaran bantuannya tergantung kabupaten/kota,” katanya.

Demikian pula dengan BLT dana desa, jumlah KPM ditentukan desa dengan  besaran manfaat yang diterima Rp 600 ribu per KK selama tiga bulan.

 

Indikasi Penerima Fiktif

 

Terpisah, Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB mengendus ada potensi penerima bansos ganda di NTB. ”Jika melihat data penerima bantuan harusnya seluruh KK di NTB mendapatkan bantuan,” kata Jumaidi, koordinator Divisi Riset Fitra NTB.

Dari data yang dihimpun, Fitra menemukan, penerima bantuan mencapai 1,6 juta KPM lebih, sedangkan jumlah rumah tangga di NTB versi BPS hanya 1,4 juta lebih. ”Jumlah penerima ini jauh lebih besar dari jumlah rumah tangga di NTB,” katanya.

Hitung-hitungan yang dilakukan Fitra, dari data itu, potensi penerima ganda sebanyak 237.435 KK. Kemudian potensi salah sasaran 422.266 KK. ”Melihat data ini, kami juga menduga ada penerima bantuan fiktif,” ujarnya.

Menurutnya, program dari pemerintah pusat saja sudah bisa menangani KK yang masuk desil 1-4, bahkan bisa mengcover kelompok sejahtera. Belum ditambah data penerima JPS daerah dan BLT DD. ”Dari data-data ini saja sudah menunjukkan kerancuan,” katanya.

Khusus bantuan JPS daerah, Fitra menghimpun data penerima JPS provinsi 105.000, JPS kabupaten/kota 180.047 KK, dan penerima BLT DD sebanyak 219.691 rumah tangga. Sehingga total penerima bantuan pusat dan daerah di NTB bisa mencapai 2,4 juta. Total penerima bantuan melebihi jumlah rumah tangga di NTB.

”Kondisi ini menegaskan bahwa lemahnya pengelolaan data terpadu di tingkat pemerintah,” katanya.

Dampak buruknya data penerima bantuan di NTB tidak valid, sehingga potensi program tidak tepat sasaran sangat besar.  (ili/JPG/r6)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks