alexametrics
Kamis, 18 Agustus 2022
Kamis, 18 Agustus 2022

Penyaluran Bantuan Korona Bermasalah, KPK Turun Tangan

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kesemrawutan dalam pelaksanaan bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Itu lantaran belum diperbaharuinya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di sejumlah daerah.

Padahal sesuai Surat Edaran (SE) KPK, DTKS mestinya menjadi rujukan awal pendataan. Pendataan itu secara teknis melibatkan satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW. “Jadi masalah utamanya disebabkan belum adanya DTKS yang diperbaharui,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, kemarin (19/5).

Ipi menjelaskan, penyelenggaraan bansos tu diawasi KPK sejak awal pandemi. Potensi kerawanan yang masuk kriteria pengawasan diantaranya terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya.

Ipi menyebut dalam pengawasan itu KPK berkoordinasi terkait penggunaan DTKS dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan PDTT, dan Kementerian Pendidikan.

“KPK mendorong keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” paparnya. Selain itu, KPK juga meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan bansos.

 

NTB Salurkan  Rp 1,7 Triliun

 

Program bansos Kementerian Sosial dan pemprov saja mencapai Rp 1,7 triliun. Belum termasuk bansos pemerintah kabupaten/kota dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

”Kita patut berterima kasih kepada pusat yang memberikan banyak sekali perhatian pada kita di masa pandemi Korona,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, kemarin.

Pemerintah pusat menggelontorkan Program Keluarga Harapan (PKH), bagi yang tidak masuk PKH diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa sembako. Jika tidak masuk di keduanya, warga mendapatkan bantuan sosial tunai (BST). ”Kalau semua bantuan pusat nggak masuk, ada JPS Gemilang dari provinsi,” katanya.

Baca Juga :  Massa Tagih Kasus Sape dan WALHI

Bila belum masuk juga, masih ada bantuan JPS kabupaten/kota. ”Kalau nggak masuk juga ada BLT dana desa,” katanya.

Ia berharap, data penerima benar-benar valid sehingga bantuan tepat sasaran. Dengan kerja sama dinas sosial dan para kepala desa data penerima bisa diperbaiki. ”Sehingga memungkinkan semuanya berjalan sesuai harapan,” katanya.

Masyarakat juga harus proaktif dan jujur, jika mereka sudah mendapatkan satu bantuan cepat melapor sehingga warga yang lain bisa mendapatkan bantuan juga.

Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik menyebutkan, delapan jenis bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. ”Baik yang bersumber dari pusat dan daerah,” katanya.

PKH diberikan kepada 324.756 keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 240,5 miliar lebih. ”Besaran dananya bisa berubah-ubah setiap periode pencairan  karena  tergantung komponen yang ada pada KPM,” jelasnya.

Kemudian BPNT bagi 509.037 KPM, masing-masing KPM menerima bantuan senilai Rp 200 ribu per bulan selama sembilan bulan.

Sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Mereka yang masuk PKH juga mendapat program BPNT, tapi tidak dibenarkan mendapat program BST.  ”Sehingga  penerima PKH dengan penerima BPNT adalah KPM yang sama,” jelasnya.

BST bagi 270.005 KPM, tiap keluarga menerima RP 600 per bulan selama tiga bulan. ”Petunjuk teknis pencairan terbaru belum kami terima, jadi masih seperti biasa,” katanya.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total pemberian bansos menjadi sembilan bulan.

Selain itu, juga ada program rehabilitasi sosial bagi kaum lanjut usia  2.530 orang, masing-masing Rp 2,7 juta. Lansia juga mendapat BST khusus lansia bagi 1.350 orang  Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Baca Juga :  Satu Positif Korona, Warga Bagu Perketat Pengawasan Akses Keluar Masuk Desa

Bagi warga yang tidak masuk semua program itu, disediakan JPS Gemilang dan JPS masing-masing kabupaten/Kota se-NTB. ”Besaran bantuannya tergantung kabupaten/kota,” katanya.

Demikian pula dengan BLT dana desa, jumlah KPM ditentukan desa dengan  besaran manfaat yang diterima Rp 600 ribu per KK selama tiga bulan.

 

Indikasi Penerima Fiktif

 

Terpisah, Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB mengendus ada potensi penerima bansos ganda di NTB. ”Jika melihat data penerima bantuan harusnya seluruh KK di NTB mendapatkan bantuan,” kata Jumaidi, koordinator Divisi Riset Fitra NTB.

Dari data yang dihimpun, Fitra menemukan, penerima bantuan mencapai 1,6 juta KPM lebih, sedangkan jumlah rumah tangga di NTB versi BPS hanya 1,4 juta lebih. ”Jumlah penerima ini jauh lebih besar dari jumlah rumah tangga di NTB,” katanya.

Hitung-hitungan yang dilakukan Fitra, dari data itu, potensi penerima ganda sebanyak 237.435 KK. Kemudian potensi salah sasaran 422.266 KK. ”Melihat data ini, kami juga menduga ada penerima bantuan fiktif,” ujarnya.

Menurutnya, program dari pemerintah pusat saja sudah bisa menangani KK yang masuk desil 1-4, bahkan bisa mengcover kelompok sejahtera. Belum ditambah data penerima JPS daerah dan BLT DD. ”Dari data-data ini saja sudah menunjukkan kerancuan,” katanya.

Khusus bantuan JPS daerah, Fitra menghimpun data penerima JPS provinsi 105.000, JPS kabupaten/kota 180.047 KK, dan penerima BLT DD sebanyak 219.691 rumah tangga. Sehingga total penerima bantuan pusat dan daerah di NTB bisa mencapai 2,4 juta. Total penerima bantuan melebihi jumlah rumah tangga di NTB.

”Kondisi ini menegaskan bahwa lemahnya pengelolaan data terpadu di tingkat pemerintah,” katanya.

Dampak buruknya data penerima bantuan di NTB tidak valid, sehingga potensi program tidak tepat sasaran sangat besar.  (ili/JPG/r6)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/