alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Somasi Sarankan Lapor ke APH

MATARAM-Perilaku mantan pimpinan DPRD NTB yang membawa kendaraan dinas (Randis) dinilai tidak etis. Ditagih atau tidak, secara moral harusnya mereka mengembalikan aset negara itu. Apalagi keberadaan randis itu selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB.

”Tidak dapat dibenarkan dalam segala aspek,” tegas aktivis Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Johan Rahmatulloh kepada Lombok Post, kemarin (21/6).

Sekretaris DPRD NTB Mahdi menyebutkan, tinggal tiga randis yang dibawa mantan pimpinan dewan itu adalah sedan Toyota Altis dibawa H Lalu Moh. Syamsir dan H Lalu Khalik Iskandar, serta membawa mobil Toyota Inova dibawa H Muazzim Akbar. Sekwan sudah berulang kali bersurat, namun tidak diindahkan. Bila mentok, dia akan mengambil paksa menggunakan aparat.

Johan menilai, dari sisi etika, perbuatan itu tidak etis dilakukan para pejabat atau mantan pejabat. Perilaku itu bukan contoh yang baik bagi rakyat. Kedua, dari sisi administratif juga melanggar. ”Perbuatan itu sudah sangat keterlaluan,” tegas.

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) NTB dibuat tidak berdaya. Mereka seperti dipermainkan dengan para mantan pejabat itu. Dalam konteks ini, TPTGR seperti macan ompong untuk melakukan penagihan.

Dari aspek hukum pidana, apabila asetnya tidak jelas keberadaannya, bisa masuk kategori tindak pidana penggelapan aset negara. Sehingga layak ditangani penegak hukum (APH). Karena itu, Somasi meminta TPTGR NTB tegas jika sudah tidak bisa dengan cara baik-baik. ”Lebih baik dilaporkan ke aparat penegak hukum,” sarannya.

Terpisah, Penjabat Sekda NTB H Iswandi mengingatkan, semua temuan-temuan BPK harus dituntaskan kepala OPD tepat waktu. Jangan sampai mereka melebihi batas waktu 60 hari yang ditentukan. ”Kami ingin terus mempertahankan opini WTP ini,” tegasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks