alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Disnakertrans NTB Bantah Persulit Jadi CPMI, Jamin Beri Perlindungan

MATARAM–Kecelakaan kapal yang mengangkut 30 TKI PMI Ilegal asal NTB di Batam Kamis pekan lalu diduga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTB dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab melempar fitnah ke pemerintah.

Fitnah tersebut berisikan banyaknya PMI yang berangkat secara ilegal lantaran layanan pemerintah dalam mengurus dokumen yang resmi selalu dipersulit, prosesnya pun diisukan rumit.

“Ini isu digulirkan yang kami terima,” kata Kepala Dinas Nakertrans NTB I Gde Putu Aryadi, Selasa (21/6/2022).

Isu tersebut pun ditepisnya. Selama ini tidak ada layanan pemerintah yang mempersulit pengurusan dokumen yang berangkat secara prosedural itu.

“Isu itu dibuat oleh pelaku kejahatan yang memberangkatkan PMI secara ilegal. Katanya, non prosedural banyak terjadi karena sulit dan rumitnya layanan. Padahal itu tidak ada, tidak benar,” tegas mantan kepala Dinas Kominfotik NTB itu.

Aryadi mengatakan urusan PMI ke luar negeri seperti ke Malaysia telah ada aturannya dengan jelas. Dalam penempatan pekerja telah terjadi kesepakatan kedua negara. Baik Indonesia maupun Malaysia harus memastikan aspek perlindungan keselamatan, hak seperti gaji, kesehatan dan asuransi bagi para pekerja harus terpenuhi.

Sebelum pemberangkatan, sejumlah tahapan proses pun telah dilalui seperti menerima pelatihan ataupun pembekalan sesuai kompetensi masing-masing termasuk PMI telah mendapatkan fasilitas yang layak.

“Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa Pemda ingin memastikan mengirim pekerja yang kompeten sehingga mereka harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu,” terangnya.

Baca Juga :  Hingga Mei 2022 Remitansi PMI NTB Rp 333,2 Miliar

Dinsnakertrans NTB memastikan layanan OPD-nya terbuka. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan terhadap kesepakatan kedua negara tidak bisa dilanggar. Sebab itu, Disnaker bekerja tetap melihat agreement kedua belah pihak.

Aryadi mengatakan, para PMI ilegal itu diberangkatkan oleh oknum atau jalur individual alias tidak melewati perusahaan. Dampaknya ketika ada kecelakaan tersebut mereka tidak bisa langsung bertanggungjawab.

“Kalau melalui perusahaan, pastilah prosedural. Seluruh perusahaan di NTB sudah komit pada prosedur yang telah disepakati kedua negara, dan tidak ada yang mengatakan sulit apalagi dipersulit,” terang Aryadi.

Terkait kasus kecelakaan di Batam, Aryadi menegaskan bahwa berdasarkan informasi awal yang diterima dari keluarga korban, bahwa oknum tekong yang merekrut para korban adalah oknum dari Lombok yang sudah lama menetap di Batam, sempat pulang kampung lalu merekrut TKI ilegal yang dibawa lewat Batam.

“Jadi bukan perusahaan, tapi oknum diluar perusahaan yang tidak kompetensi dan ijin merekrut PMI,” tegasnya.

Pihak Polda NTB pun telah menelusuri data para PMI itu untuk ditelusuri siapa tekong yang memberangkatkan mereka. Aryadi juga menegaskan, di NTB terdapat ratusan PJTKI (P3MI) yang resmi. Melalui Disnaker Kabupaten/Kota semua Lowongan Kerja (Loker) dipampang. Sehingga tidak benar pemerintah tidak menyampaikan informasi Loker mana saja yang dibuka di Luar Negeri (LN).

“Sudah ada semua informasinya di Disnaker Kabupaten/Kota dan juga bisa diakses di sistem informasi BP2MI serta disosialisasikan ke masyarakat,” kata Aryadi.

Baca Juga :  DPRD NTB Sorot Hasil Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi Rp 255 Miliar

Direktur YP Plantation Holdings Sandabi BHD yang merupakan salah satu BP2MI di Malaysia Nik Rauzi menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menerima pekerja asal NTB yang diberangkatkan non prosedural.

“Jika mereka berangkat secara ilegal kami tidak boleh ambil mereka. Kalau Ilegal kami tidak boleh mengambil,” katanya menggunakan logat Melayu.

Diakui, saat ini Malaysia sedang banyak membutuhkan pekerja. Dalam kesempatan itulah para oknum calo ilegal memanfaatkan keadaan dengan mengirim banyak pekerja ke negeri jiran. Padahal keselamatan mereka tidak terjamin.

“Kalau masuk secara ilegal, kalau kecelakaan meninggal dunia siapa yang tanggungjawab? tidak ada,” tegasnya.  “Sehingga tidak bagus untuk karyawan-karyawan macam itu,” tambahnya.

Rauzi mengatakan, perusahaannya menjalin kerjasama dengan pekerja di Lombok sudah mencapai 25 tahun. Dalam hal ini mereka harus memastikan standar proses rekrutmen yang benar.

“Selama ini Lombok tempat mendapatkan tenaga kerja. Selama proses ini kita perlu lakukan proses proses yang telah ditetapkan Malaysia-Indonesia. Kami tidak boleh sewenang-wenang,” terangnya.

Saat ini pun pihaknya membutuhkan pekerja sebanyak 700 orang namun saat ini yang sudah siap diberangkatkan 200 orang. YP Plantation Holdings Sandabi BHD telah bekerjasama dengan PT Fahat Fajar Mustika yang ada di Mataram.

“Mereka nanti akan diberangkatkan setelah hari raya kurban,” pungkasnya. (ewi/r10)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/