alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Pandemi Korona, Dana Pilkada Diyakini Bisa Pulihkan Perekonomian

ANGGARAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) 270 daerah di Indonesia bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi di masa pandemi. ”Total Rp 20 triliun uang yang mengalir ke 270 daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, saat memberikan arahan kepada pemerintah daerah, di kantor gubernur NTB, Selasa (21/7).

Angka itu didapatkan Tito dari jumlah dana hibah 270 daerah mencapai Rp 9 triliun lebih, tambahan Rp 5 triliun lebih dari pusat karena jumlah TPS semakin banyak. Kemudian ditambah estimasi pengeluaran pasangan calon yang bisa mencapai Rp 5,4 triliun.

Bila di 270 daerah masing-masing memiliki dua pasangan calon saja, berarti terdapat 540 pasangan. Tiap pasangan mengeluarkan Rp 10 miliar, berarti semua pasangan menghabiskan dana Rp 5,4 triliun. ”Di situ ada padat karya, apalagi jumlah TPS mencapai 3 juta lebih,” katanya.

Sebagian besar atau 60 persen dana tersebut dipakai untuk insentif penyelenggara. Sisanya 40 persen untuk perlengkapan Pilkada dan pembelian alat pelindung diri. ”Itu  insentif yang jatuh ke rakyat,” katanya.

Melihat realisasi dana hibah Pilkada di NTB, mantan Kapolri itu berterima kasih kepada pemda di NTB. Mereka telah merealisasikan dana hibah ke KPU 100 persen dari Rp 148,6 miliar, Bawaslu 93,23 persen dari dana Rp 52,4 miliar, dan dana keamanan 74,01 persen dari dana Rp 30,4 miliar.

Dari tujuh daerah itu, hanya Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa yang telah merealisasikan semua hibah sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Mereka diberi penghargaan berupa mesin pencetak e-KTP cepat.

Data itu menunjukkan, anggaran Pilkada NTB tidak ada masalah. ”Tinggal kita sekarang ramai-ramai, jangan sampai Pilkada ini menjadi tempat penularan,” katanya.

Karena itu, penyelenggaraan Pilkada wajib menegakkan protokol Covid-19 di semua tahapan pemilihan. Hal itu telah diperkuat dengan peraturan KPU dan Bawaslu. ”Kita ramai-ramai menegakkan,” imbuhnya.

Menurut Tito, momentum Pilkada menjadi waktu yang tepat untuk mengangkat satu tema yakni peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19. Harapannya, para calon kepala daerah berlomba-lomba menangani Covid-19.

Bagi calon kepala daerah yang tidak peduli, menurut Tito, mereka tidak pantas dipilih. Warga bisa menggunakan haknya untuk tidak memilih orang seperti itu. ”Jangan dipilih,” imbuhnya.

Dalam pertamuan itu hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.

Tiga agenda utama kunjungan kerja rombongan Kemenko Polhukam yakni memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020, evaluasi penanganan Covid-19, dan persiapan penyelenggaraan MotoGP 2021.

Menko Polhukam Mahfud MD berharap, penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan baik, aman, dan damai. Proses demokratisasi dijalankan dengan baik, sehingga pesta demokrasi sesuai harapan. ”Kalau ada penyakit-penyakit demokrasi bisa disembuhkan,” katanya.

 

Atensi untuk Mandalika

 

Sementara itu, dalam pertemuan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dalam kunjungan kerja bersama Menkopolhukam, Mendagri, dan Kasum TNI di Mataram menegaskan, penyelenggaraan Pilkada memiliki potensi gangguan keamanan. Maka tugas kepolisian mencegah jangan sampai stabilitas keamanan terganggu.

Terkait penanganan Covid-19, itu merupakan tugas bersama. ”Jika tidak diantisipasi sangat berbahaya,” katanya.

Porli, kata Gatot, sudah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penularan virus Korona. Meneggakan kedisiplinan terhadap protokol Covid-19.

Di NTB, ada program Kampung Sehat. Ia berharap program tersebut benar-benar bisa membantu menurunkan angka kasus Covid-19. ”Jangan hanya jadi formalitas saja,” harapnya.

Terkait penyelenggaraan MotoGP, Gatot meminta kapolda NTB dan jajaran  membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan lahan. ”Jangan sampai karena masalah tanah MotoGP tidak jadi digelar,” tegasnya.

Ia memaklumi, dalam proyek pembangunan seperti itu pasti akan muncul masalah-masalah. Misalnya harga tanah tiba-tiba niak. Semua itu harus dituntaskan. ”Kalau ada yang main-main masalah tanah, proses hukum saja. Kita harus tegas,” tandasnya. (ili/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Layangan Nyangkut Ganggu Jaringan Listrik Lombok

MATARAM-Akhir-akhir ini layang-layang kerap mengganggu aktivitas warga. Layangan putus banyak nyangkut di jaringan listrik PLN. Akibatnya listrik harus dipadamkan. ”PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang,” kata Manager PLN UP3 Mataram Dony Noor Gustiarsyah, Jumat (7/8).

Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Pemkab Loteng Persilakan Ibu Hamil Kerja Dari Rumah

          PRAYA-Bupati Loteng HM Suhaili FT mengeluarkan surat edaran (SE) terbaru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). “Ini karena belum terkendalinya penyebaran covid-19,” ujar juru bicara gugus tugas Covid-19 Loteng HL Herdan, Kamis (6/8) lalu.

Bila Rinjani Tak Dirawat, Status Geopark Dunia Bisa Dicabut

Status Rinjani sebagai geopark dunia bisa dicopot Unesco bila tidak dijaga dengan baik. Karena itu, kekayaan alam di kawasan Rinjani harus tetap dilestarikan. ”Selain sebagai geopark dunia Rinjani juga merupakan cagar biosfer dunia, kita harus sungguh-sungguh mengelolanya,” kata Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah

RSUD NTB Kini Lebih Siaga, Cegah Jenazah Korona Diambil Paksa

Jemput paksa jenazah pasien covid-19 kerap terjadi akhir-akhir ini. Insiden itu membahayakan semua pihak. Beberapa upaya coba dilakukan pihak rumah sakit untuk mencegah kejadian serupa.

Target Emas, NTB Kirim Sembilan Petinju ke PON Papua

Bumi Gora meloloskan sembilan petinju ke PON Papua 2021. Salah satunya petinju putri Endang. Dia ditargetkan bisa menyumbangkan medali emas. ”Saya akan berusaha yang terbaik. Target pasti yang terbaik,” ujar Endang, Jumat (7/8) lalu.

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications.    Ok No thanks