alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

MATARAM-Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Ia menyebut, jumlah tenaga medis yang dimiliki NTB saat ini mencapai 17 ribu orang. Mereka tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Tenaga kesehatan merupakan petugas pelayanan yang menjadi prioritas untuk divaksin. ”Sebab, mereka paling rentan tertular,” katanya.

Di NTB 531 orang tenaga medis telah terjangkit virus Korona. ”Tapi sebagian besar sudah sembuh. Tinggal 60 orang yang masih dirawat,” katanya.

Para tenaga kesehatan akan divaksin di tempat mereka tugas saat ini. Akan ada petugas khusus yang dilatih menyuntikkan vaksin.

Selain petugas kesehatan, anggota polisi, TNI dan petugas layanan lainnya juga akan divaksin. ”Datanya kami tidak punya karena yang menyerahkan nama masing-masing instansi,” jelas Eka.

Vaksin dari pemerintah pusat akan diberikan secara bertahap ke daerah. Bahkan bisa lima tahap vaksinasi. ”Jadi tidak sekaligus gitu,” katanya.

Sementara untuk masyarakat, yang divaksin tidak semuanya. Hanya mereka yang berusia 18 tahun hingga 50 tahun. ”Nanti akan diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan,” katanya.

Anak-anak dan kaum lanjut usia tidak diberikan vaksin karena vaksin belum diuji coba pada anak-anak dan lansia. ”Vaksinnya baru diuji coba pada orang dewasa,” katanya.

 

Perlu Melatih Petugas Vaksin

 

Sementara itu, terkait teknis pelaksanaan vaksin, Eka belum tahu tetapi road map vaksinasi tersebut sudah diberikan. ”Tinggal kita menunggu saja,” ujarnya.

Tentu sebelum vaksinasi dilakukan, pemprov akan melatih beberapa tenaga kesehatan untuk menyuntikkan vaksin.

”Virus inikan baru, jadi petugas harus dilatih dulu agar tidak salah cara menyuntikkannya,” terang dokter spesialis anak ini.

Apakah dengan vaksin tersebut langsung membuat orang kebal virus Korona? Eka mengingatkan, hasil vaksinasi tidak langsung membuat suatu wilayah langsung bebas Covid-19. ”Butuh proses, herd immunity mungkin baru terbentuk tahun depan,” katanya.

Itu karena herd immunity atau kekebalan kelompok baru akan terbentuk setelah 80 persen komunitas masyarakat di satu wilayah diberikan vaksin. Sehingga mereka memiliki kekebalan tubuh melawan virus.

Herd immunity, kata Eka, bisa terbentuk dengan dua cara yakni banyak orang terjangkit penyakit dan pada waktunya membangun kekebalan alami. Kemudian bisa juga terbentuk karena banyak orang divaksin untuk mendapatkan kekebalan.

Terpisah, Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi berharap secepatnya pemerintah pusat memberikan vaksin itu ke daerah. ”Kalau itu menjadi solusi terbaik, kita berdoa secepatnya bisa diimplementasikan,” katanya.

Saat ini, pemerintah daerah mulai kewalahan menghadapi pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan selesai. Semua sumber daya tersedot untuk menangani pandemi tersebut. ”Sudah capek kita. Lelah kita,” katanya.

Awalnya pemerintah memperkirakan pandemi Covid-19 akan berakhir Agustus tahun ini. ”Tapi sampai sekarang angka kasusnya masih menari-nari,” katanya.

Artinya, ke depan pemerintah masih harus mengeluarkan dana dan sumber daya untuk menangani Covid-19. Di sisi lain target-target pembangunan harus dipangkas.

 

Siap Bulan Desember

 

Sementara itu, dari Jakarta, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan terus memperketat  protokol kesehatan hingga Vaksin tersedia pada Desember mendatang.

“Hingga Desember 2020, kita harus menjaga satu sama lain dan harus kita upayakan jangan sampai ada outbreak (wabah),” ujar dia.

Ia menyebut pemerintah telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin sebanyak 20 juta dosis yang akan mulai didistribusikan pada Bulan Desember. Prioritas utama adalah petugas kesehatan dan petugas-petugas yang berurusan langsung dengan pasien.

”20 juta sudah dapat. Tapi kita ingin tambah 10 juta. Jadi 30 juta maka akan cukup,” katanya pada pertemuan virtual pada Jumat malam (18/9)

Menurutnya, bila pada Januari 2021 Indonesia berhasil melakukan injeksi vaksin maka penularan Covid-19 di Indonesia akan dapat dikendalikan. ”Jangan sampai ada lagi dokter atau perawat kita yang menjadi korban. Untuk awal (kita berikan,Red)  ke Jawa dan Bali lah ya karena penularan covid-19 tertinggi,” jelasnya.

Indonesia saat ini mengikuti Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) sehingga akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari populasi atau sebanyak 52 juta dosis. Selain itu, Indonesia telah mengamankan 390 juta dosis vaksin dari kerjasama dengan Tiongkok. Namun, tidak hanya dengan Tiongkok, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN juga sedang mematangkan kerja sama pengadaan vaksin dengan Korea Selatan dan Australia.

 

Alat Tes PCR Minim

 

Di sisi lain, upaya menekan jumlah kasus Covid-19 belum linier dengan testing dan tracing. Padahal, cara ini dinilai paling efektif untuk memutus rantai penularan. Mirisnya lagi, ketersediaan alat tes PCR disebut masih minim di daerah.

Hal tersebut terungkap dari hasil kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada akhir minggu lalu. Dalam peninjauan tersebut, Muhadjir melakukan pengecekan ketersedian fasilitas penanganan Covid-19 di RSUD Kabupaten Kediri. Seperti mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) dan laboratorium uji spesimen PCR.

“Fasilitas yang harus dipenuhi oleh RS rujukan salah satunya adalah laboratorium PCR, untuk menguji spesimen dari penderita Covid-19,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir juga mendapatkan laporan dari pihak RSUD bahwa ketersediaan alat tes PCR dan perangkat tes sekali pakai yang dikirimkan dari pusat belum cukup memadai. Kondisi ini kemudian disiasati dengan melakukan pengadaan sendiri. Menurutnya, hal ini tidak jadi masalah asalkan dengan pertanggungjawaban dalam pengadaannya. Dia bahkan mendukung pembelian alat baru dengan kapasitas yang lebih besar untuk tes PCR.

“Justru itu menurut saya suatu terobosan. Saya kira daerah harus inisiatif kalau memang fasilitas yang turun dari pemerintah pusat belum memadai,” ungkap Mantan Mendikbud tersebut.

Meskipun belum cukup memadai, tetapi menurutnya, adanya alat tes PCR di RSUD Kediri sudah sangat membantu dalam pengetesan. Paling tidak, Kabupaten Kediri tidak perlu mengirim sample ke Surabaya.  “Cukup di sini. Tapi kapasitasnya di sini itu belum memadai,” ujarnya.

Dia menjanjikan, laporan soal kekurangan alat-alat pendukung penanganan Covid-19 ini akan dibawa ke Jakarta. Kondisi ini bakal jadi bahan masukkan bagi Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19.

Kementerian Kesehatan sendiri memastikan kesiapan fasilitas layanan kesehatan di delapan provinsi menjadi prioritas. Delapan provinsi itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Tim Task Force Kementerian Kesehatan beserta rombongan terus melakukan kunjungan ke rumah sakit di Jawa Tengah. Kemarin (20/9) kunjungan dilakukan di tiga rumah sakit. Jawa Tengah merupakan 1 dari 9 provinsi dengan kenaikan kasus positif yang signifikan.

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan Jajang Edi Priyatno mengatakan dibutuhkan kerja bersama untuk menurunkan angka kasus baru Covid-19 di Jawa Tengah. ”Sepanjang jalan dari Semarang sampai ke Brebes, saya temui kerumunan-kerumunan orang tanpa masker, kedepan kita sudah harus melakukan evaluasi tingkat kepatuhannya,” ucap Jajang.

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, Jajang mendorong pelibatan tokoh agama yakni ulama. Tokoh agama diharapkan aktif memberikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat. ”Pantura itu unsur ulama begitu dominan, sangat dijunjung tinggi. Namun selama disini tidak dilibatkan. Kerja kolektif ini sejalan dengan instruksi Presiden No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam aturan tersebut, turut memuat sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Di Jawa Timur, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kemenkes Subuh. Dalam kesempatan itu, Subuh memberikan bantuan 24 unit ventilator untuk 17 RS di Gresik. ”Penyerahan bantuan ini merupakan tahap keempat. Sebelumnya bantuan 26 unit ventilator untuk rumah sakit di Sidoarjo,” ucapnya. (ili/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

JPS Mataram Disalurkan Setelah Pilkada

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh patut mendapat dua jempol. Kebijakannya terkait bpenyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap enam patut diapresiasi. “Penyaluran JPS tahap keenam akan dilakukan setelah Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang,” tegas Ahyar, Selasa (25/11).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks