alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Disnaker Curhat Minta Rp 5 Miliar Untuk Optimalkan Pengawasan TKI

MATARAM-Meski menjadi lumbung buruh migran, namun upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di NTB tidak didukung dana mamadai. Hal itu menjadi salah satu alasan tim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB kesulitan mengawasi pekerja pascapenempatan di luar negeri.

Itu diungkapkan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Disnakertrans NTB Abdul Hadi, dalam konfEerensi pers terkait rencana kunjungan ke Malaysia, kemarin (22/2). Dalam pertemuan itu, Hadi mencurahkan isi hatinya kepada wartawan dan pejabat yang hadir.

Menurutnya, bila ingin perlindungan tenaga kerja maksimal, pemerintah harus mengawasi dan meninjau langsung tempat kerja para buruh migran di luar negeri. Tapi hal itu justru menjadi titik lemah perlindungan. Petugas tidak punya dana ke luar negeri untuk meninjau langsung kondisi tempat mereka bekerja. “Anggaran perjalanan dinas ke luar negeri kami nol,” keluh Hadi.

Bila Disnakertrans NTB punya dana perjalanan dinas ke luar negeri,  pengawasan dan perlindungan TKI akan lebih efektif. Tapi selama ini petugas tidak pernah meninjau lingkungan tempat TKI ditempatkan. “Kalau dana itu ada, ayo kami berani (bisa bekerja maksimal),” katanya.

Bila dihitung, kebutuhan dana pengawasan di luar negeri bisa sampai Rp 5 miliar. Itu baru untuk perjalanan luar negeri ke beberapa negara penempatan. Seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan negara lainnya.

Selain itu, biaya-biaya untuk pemulangan calon TKI ilegal juga kurang. Tahun lalu mereka mengusulkan dana Rp 200 miliar, tapi usulan itu dicoret. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan TKI.

Rendahnya dukungan anggaran menurut Hadi membuat mereka tidak bisa bekerja maksimal. Padahal banyak persoalan yang dihadapi dinas tersebut setiap hari.  Bahkan ia menyebut, tiada hari tanpa masalah.

Karena itu, ia meminta kepada media tidak terlalu menyalahkan Disnakertrans bila ada satu masalah. Menurutnya sudah banyak hal bagus yang dilakukan.

Jumlah TKI yang dikirim NTB tahun 2018 sebanyak 23.013 orang. Jumlah itu  menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 40-an ribu orang. Kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. “Para calon TKI pergi melalui jalur tikus yang ada,” ungkapnya.

Terminal Haji Jadi BLKLN

Hadi menambahkan, sebelum ditempatkan ke luar negeri, para calon TKI akan dilatih dan dibekali keterampilan di balai latihan kerja. Rencananya, pemprov akan memanfaatkan gedung Terminal Haji di kawasan Lombok International Airport. Gedung yang selama ini tidak terpakai itu akan dijadikan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN).

Konsepnya berbeda dengan BLKLN pada umumnya. Para calon TKI tidak diinapkan, tapi mereka akan dibiarkan pulang pergi seperti orang kuliah. Mereka juga akan diberikan almamater dan seragam lengkap sehingga mereka benar-benar mendapatkan perlakuan terhormat. “Jadi mereka tidak dikurung dan gedungnya dijaga ketat, itu membuat TKI tertekan,” ujarnya.

Mereka yang benar-benar punya niat menjadi TKI akan tetap bertahan. Untuk menjaga agar tidak kabur, mereka akan dibuatkan semacam perjanjian.

Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamudin Amy menambahkan, gubernur sudah menijau lokasi Terminal Haji tersebut. Ia sangat tertarik dan meminta segera dimanfaatkan. Gedung itu dinilai sangat cocok sebagai balai latihan kerja. Sehingga akan melengkapi BLK di Lombok Timur. “Konsep pelatihannya nanti diserahkan ke Disnakertrans,” jelasnya. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks