alexametrics
Jumat, 26 Februari 2021
Jumat, 26 Februari 2021

Optimalkan Aset di Gili Trawangan, Pemprov NTB Putus Kontrak PT GTI

MATARAM-Pemprov NTB mengambil langkah tegas dan berani terkait asetnya di Gili Trawangan. Gubernur NTB memutus kontrak produktif dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

”Keputusannya seperti itu dari pemprov. Pak gubernur memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak,” kata Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Senin (22/2).

Keputusan tersebut diambil setelah Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB, menyerahkan hasil bantuan hukum non litigasi yang diminta Pemprov NTB melalui Surat Kuasa Khusus (SKK). Ada dua opsi yang ditawarkan JPN.

Pertama memutus kontrak produksi dengan PT GTI yang dibuat dari 1995, dengan dasar wanprestasi. Kedua, melakukan perubahan bentuk kontrak dengan klausul tertentu. Misalnya, memperhatikan aspek perekonomian, kepariwisataan, dan optimalisasi aset.

Dari kedua opsi tersebut, gubernur NTB memilih opsi pertama. Memutus kontrak produksi. Dedi mengatakan, setiap keputusan akan menimbulkan konsekuensi. Untuk pemutusan kontrak, terbuka peluang gugatan dari PT GTI.

Terkait hal tersebut, JPN siap untuk membantu pemprov lagi. Tentu melalui SKK baru, yang diberikan pemprov. ”Itu kalau ada gugatan akibat pemutusan kontrak. Intinya kita siap untuk backup penuh pemprov,” tegas Dedi.

Disinggung soal keberadaan pengusaha di sana, kata Dedi, itu bukan menjadi kewenangan dari tugas JPN. ”Kebijakan pemprov itu. Seperti apa kedepannya, itu jadi kewenangan pemprov,” tandasnya.

Langkah pemutusan kontrak dengan PT GTI, sesuai dengan harapan DPRD NTB. ”Rekomendasi DPRD soal GTI kan jelas, yaitu putus kontrak,” tegas Anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto.

Rekomendasi putus kontrak tak lepas dari kondisi di lapangan. DPRD menilai tidak ada benefit yang diperoleh pemprov. Bahkan cenderung menimbulkan kerugian terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan oleh PT GTI.

Apalagi jika melihat jangka waktu kontrak produksi yang ditandatangani Pemprov NTB dengan PT GTI pada 1995 silam. Ada klausul yang menyatakan kontrak selama 70 tahun. Nilai kontrak setoran ke pemprov Rp 22,5 juta per tahun. Sementara, potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 30 miliar setahun.

Pengelolaan aset milik pemprov di Gili Trawangan menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi antirasuah ini mendorong pemprov bersama Kejati menyelesaikan persoalan tersebut.

Atensi KPK berkaitan dengan pendapatan ke pemprov, atas pengelolaan aset yang dilakukan PT GTI. Usaha jasa pariwisata yang sekarang berdiri di atas lahan pemprov, seharusnya membayar pajak. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Pemasukan ke pemerintah hanya berasal dari royalti yang dibayarkan PT GTI. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks