alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

Gubernur NTB: Perusahaan Kategori Sehat Wajib Berikan THR Penuh

MATARAM-Tunjangan hari raya (THR) sangat ditunggu-tunggu oleh para pekerja jelang Lebaran. Untuk itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta perusahaan yang keuangannya sehat untuk membayar tunjangan hari raya (THR) secara penuh.

”Kalau dia (perusahaan) untung besar, tapi belagak pilon, alasan kiri kanan, itu baru kita peringati,” kata Zul terkait pembayaran THR.

Gubernur mengatakan, pemprov tetap mengimbau kepada perusahaan agar bisa membayar THR kepada karyawan mereka. Selain untuk membantu kebutuhan pekerja, THR ini secara khusus bisa memberi stimulus konsumsi masyarakat, untuk mendorong perekonomian.

Meski begitu, Zul memastikan tidak akan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) untuk mengatur pemberian THR. Seperti desakan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB saat aksi di depan kantor gubernur NTB.

Dalam aksi yang dilakukan 12 April lalu, SPN menolak apabila ada perusahaan yang membayar THR dengan cara dicicil. Untuk itu, SPN meminta gubernur membuat pergub yang mengatur mengenai pembayaran THR.

Pergub untuk THR, seperti yang didesak SPN, dinilai Zul tidak perlu dilakukan. Terkesan ada pemaksaan dari pemerintah yang menyamaratakan kondisi seluruh perusahaan di NTB. Padahal tidak semua perusahaan sehat di masa pandemi sekarang.

”Kalau kita ngomong ini untuk pengusaha di Gili Trawangan, kan susah. Jangankan buat bayar THR, untuk bersihkan kolam saja mereka susah,” jelas mantan anggota DPR RI itu.

Zul mengatakan pemberian THR masih bisa diselesaikan tanpa harus mengeluarkan pergub. Ia menegaskan pemerintah tetap melakukan pengawasan untuk perusahaan. Memastikan mereka mengeluarkan THR untuk pekerjanya secara layak.

Ia juga meminta antara perusahaan dan karyawan terjalin saling pengertian. Terkait dengan kondisi masing-masing. ”Kita mengimbau, tapi tidak perlu pakai Pergub. Kalau perusahaan sehat, bayarkan THR dengan penuh,” imbuh politisi PKS itu.

Perusahaan wajib membayarkan THR Keagamaan secara penuh, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Seperti dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/IV/2021. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks