alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

NTB Harus Waspada, Bahaya Korona di Destinasi Wisata

MATARAM-Fase persiapan menuju new normal saat ini bisa jadi bumerang. Sebab, kewaspadaan mulai berkuang. Alih-alih ingin hidup normal, sikap teledor justru bisa berujung horor.

”Ada harga yang harus dibayar,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, mengingatkan.

Harga yang harus dibayar itu kata Eka, berupa munculnya kasus-kasus penularan baru yang tidak terkendali. Jumlahnya bisa terus meningkat sementara sumber daya yang dimiliki pemerintah dan masyarakat pun terbatas.

”Bila tidak ingin merasakan dampak lebih besar, semua protokol Covid-19 diikuti dengan disiplin tinggi,” imbuhnya.

Saat ini, beberapa destinasi wisata sudah dibuka. Sayangnya, penerapan protokol Covid-19 sangat minim. Tidak ada petugas yang memeriksa suhu tubuh warga di pintu masuk, penggunaan masker minim, hingga jaga jarak fisik yang nyaris tidak dilakukan.

Kondisi itulah yang sangat disesalkan Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah. ”Terus terang saya sangat sayangkan apa yang terjadi di masyarakat kita,” katanya, kemarin (22/6).

Meski begitu, masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Pemprov dan pemda kabupaten/kota kata dia harus introspeksi diri. Terutama pemeritah kabupaten/kota selaku pengelola destinasi wisata.

Ketika membuka destinasi, harusnya disertai penerapan protokol Covid-19 yang ketat. ”Itu yang harus kita tuntut. Tidak bisa dong, kita buka pantai ini itu tetapi tidak ada yang mengawasi,” ketusnya.

Ia melihat, pembukaan beberapa destinasi wisata di daerah tidak dibarengi sosialisasi penerapan protokol Covid-19. Terutama di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat. Dengan penularan yang masif, harusnya disertai aturan ketat.

”Kita ini bukan new normal lho ya, tapi menuju new normal. Kalau kita mau bicara  ideal kan sebenarnya Mataram ini kategori merah,” tegasnya.

Jika mau membuka destinasi wisata, pemerintah daerah harus benar-benar punya komitmen kuat mengedukasi masyarakat. Pembukaan destinasi dilakukan setahap demi setahap. ”Kebijakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah, kata Rohmi, dengan memberi edukasi secara intensif kepada masyarakat. Semua destinasi dijaga, tidak dibiarkan bebas begitu saja. ”Siapkan halo halo di pintu masuk, imbau warga jaga jarak, pakai masker, terus dilakukan secara persuasif,” sarannya.

Tapi sampai saat ini, apa yang ia harapkan tidak dilihatnya di lapangan. Pembukaan destinasi dilakukan serampangan. ”Penerapan protokol Covid sangat kurang,” katanya.

Pemprov tidak melarang warga menikmati pantai dan tempat wisata lainnya. Tapi semua wajib dilakukan dengan protokol Covid-19. ”Silahkan nikmat pantai, nikmati Rinjani, pegunungan semua, tapi dengan protokol Covid-19,” tegasnya.

Rohmi mengingatkan, bila ingin perekonomian kembali new normal semua harus disiplin.

Hingga kemarin, jumlah pasien positif Covid-19 di NTB mencapai 1.081 orang, 744 orang di antaranya sembuh, 45 meninggal dunia, serta 292 orang masih dirawat. Kemarin, ada tambahan 14 kasus baru, dan delapan orang pasien sembuh.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi menambahkan, dari 45 orang meninggal 14 orang pasien meninggal tanpa komorbid atau penyakit penyerta. Mereka meninggal murni karena Covid-19. ”Sehingga warga harus lebih hati-hati,” katanya.

 

Buka Tempat Wisata

 

Sementara itu, dari Jakarta, pemerintah mengumumkan pembukaan kembali tempat pariwisata alam bertipe konservasi maupun non konservasi.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC-19) Doni Monardo mengungkapkan bahwa syarat utama pembukaan adalah menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Tempat wisata boleh mulai dibuka secara bertahap dengan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal,” jelas Doni kemarin (22/6)

Doni menjelaskan, kawasan pariwisata alam yang dimaksud terdiri dari wisata bersifat konservasi seperti kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka margasatwa, geopark.

Sementara pariwisata non konservasi bisa berupa kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. ”Saat ini kawasan pariwisata alam diijinkan dibuka adalah kawasan pariwisata alam yang berada di wilayah kabupaten kota dalam zona hijau dan atua zona kuning,” katanya.

Sementara pembukaan kawasan pariwisata lain diatur sesuai kesiapan Pemerintah Daerah serta pengelola kawasan pariwisata yang dimaksud. Hingga saat ini, Doni menyebut ada  270 kabupaten/kota yang berada pada zona hijau dan kuning.

Pengambilan keputusan ini kata Doni diserahkan pada Bupati/Walikota setempat. Dengan catatan, pengambilan keputusan harus proses musyawarah dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang melibatkan pengelola pariwisata alam, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di daerah. Pakar epidemologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerayatan, tokoh agama, tokoh budaya dan tokoh masyarakat, pegiat konservasi, serta  pelaku indrustri pariwisata.

“Tentunya pembukaan harus didahului penciptaan prakondisi antara lain edukasi, sosialisasi, dan simulasi  sesuai dengan karakteristik kawasan tersebut,” jelas Doni. Prakondisi termasuk menyiapkan protokol kesehatan, menejemen krisis hingga tingkat operasional, serta monitoring dan evaluasi.

Doni berharap agar Pemda memberikan rekomendasi kepada pengelola yang memenuhi protokol kesehatan sesuai Keputusan Menkes. ”Jika dalam perkembangannya, ditemukan kasus positif atau pelanggaran protokol, maka tim Gugus Tugas (GT) akan melakukan pengetatan bahkan penutupan kembali secara berkonsultasi dengan GT provinsi dan GT pusat,” pungkasnya.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan untuk permulaan terdapat 29 Taman Nasional dan Taman Wisata Alam yang secara bertahap sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai pertengahan juli. ”Lokasi lain akan kami cek secara berkala untuk bisa dibuka secara bertahap,” kata Siti.

Beberapa lokasi yang secara bertahap bisa dibuka tersebut kata Siti berada di Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalimantan Timur, NTB dan NTT,  Sulsel dan Sumsel.  ”Untuk Bali, Sumsel dan Sulsel sedang terus diikuti sedapat-dapatnya bisa dibuka tergantung ketentuan covid dan protokol kesehatan,” Jelasnya.

Sementara itu, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 juga memuat aturan protokol kesehatan di pasar dan di Mall.

Di antaranya memuat tentang pembatasan pengunjung, penjual, kewajiban pemeriksaan suhu tubuh, serta protokol keamanan bagi petugas. “Pengunjung dengan gejalan panas, gangguan tenggorokan, demam dan batuk dilarang untuk berkunjung,” jelas Tim Komunikasi Publik GTPPC-19 Reisa Broto Asmoro.

 

Protokol di Destinasi

 

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf R. Kurleni Ukar kemarin mengatakan, protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun berlandaskan atas tiga isu utama.  ”Yakni kebersihan, kesehatan, dan keamanan,” kata Kurleni.

Aturan itu mengatur protokol untuk hotel atau penginapan, rumah makan, lokasi daya tarik wisata, moda transportasi, jasa ekonomi kreatif, hingga jasa penyelenggara event di era pandemi Covid-19.  Adanya protokol kesehatan ini diharapkan dapat mendukung rencana pembukaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara bertahap.

Meski ada payung hukum yang mengatur, pembukaan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif tergantung pada pemda. Sebab terkait dengan tingkat risiko wilayah penyebaran Covid-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikannya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengapresiasi disahkannya protokol kesehatan kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemenparekraf juga telah menyiapkan panduan teknis baik dalam bentuk video ataupun handbook yang mengacu kepada standar global. Handbook ini merupakan turunan yang lebih detail dari protokol yang baru saja ditandatangani Kemenkes sehingga akan mudah bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk melaksanakan kegiatannya.

”Hal ini sangat penting karena pariwisata adalah bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional,” ujarnya. Dengan adanya kepercayaan menurut Wishnutama mempercepat pemulihan dunia pariwisata.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menutup sementara pasar  tradisional yang kedapatan pedagangnya positif terinfeksi Covid-19. Penutupan sementara pasar tradisional perlu dilakukan setelah banyak pedagang yang dinyatakan positif Covid-19. Menurut Bamsoet, dari 1.998 orang yang menjalani uji swab di 33 pasar tradisional di DKI Jakarta, sebanyak 137 diantaranya positif terinfeksi Covid-19.

Dengan ditutup sementara, kata dia, pasar bisa dibersihkan dan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. “Orang yang dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan PCR harus segera dikirim ke rumah sakit rujukan,” terang dia.

Untuk mengatasi wabah tersebut, kata Bamsoet, pemerintah harus terus melakukan kontrol, baik kepada pedagang maupun pengunjung yang ingin melakukan aktivitas jual beli di pasar agar tetap menjaga jarak  dan tetap menggunakan masker. Setiap kepala pasar juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah masing-masing dengan menyiapkan sarana, yaitu  tempat untuk mencuci tangan, pengukuran suhu badan, dan hand sanitizer.

Bamsoet mengatakan, pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19, beserta petugas pengawas dari Satpol PP, Kepolisian, dan TNI perlu terus memantau dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di setiap pasar, dan memastikan pelaksanaan aturan ganjil-genap kios dan traffic flow atau alur lalu lintas pembeli berjalan sesuai rencana ataupun sesuai ketentuan.

Mantan Ketua DPR RI itu juga meminta masyarakat maupun pedagang pasar untuk meningkatkan disiplin diri dan mematuhi protokol kesehatan. “Sebagai upaya pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19,” papar dia.(ili/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Korona Tinggi, Pola Pencegahan Covid 19 di Mataram Perlu Dievaluasi

emkot Mataram memang bekerja. Mereka berupaya memutus mata rantai penularan virus Korona. Sayangnya, kerja para pemangku kebijakan di Pemkot Mataram itu tanpa inovasi.

Enam Bulan, 19 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Mataram

Kasus kekerasan anak di Kota Mataram masih sering terjadi. Buktinya, hingga Juli  tercatat sudah terjadi 19 kasus. “Kebanyakan dari kasus ini perebutan hak asuh,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Hj Dewi Mardiana Ariany, Selasa (14/7).

Larangan Dicabut, PNS Sudah Boleh Lakukan Perjalanan Dinas

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) resmi dicabut. Kini ASN dibolehkan ke luar kota. Namun, dengan syarat-syarat khusus.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Mataram, Tanpa Masker Tak Boleh Masuk Pasar

Saat ini, sebagian besar masyarakat NTB memang sudah menggunakan masker. Tapi, banyak pula yang memakai masker hanya sampai dagu atau di leher. Sementara di Kota Mataram dan Lombok Barat yang merupakan dua daerah zona merah dengan kasus Covid-19 terparah, banyak pedagang dan pengunjung pasar yang masih bandel. Mereka ngelencer di pasar tanpa masker.

Sukseskan Kampung Sehat, Tiga Pilar di Loteng Kompak

Pemkab, Polres dan Kodim 1620/Lombok Tengah siap menyukseskan lomba kampung sehat. “Harapannya masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam penanganan covid-19,” papar Kapolres AKBP Esty Setyo Nugroho saat memimpin upacara tiga pilar di Bencingah Alun-Alun Tastura, Praya, Selasa (14/7/2020).

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.

Beli Honda ADV150, Hemat Rp 5,7 Juta

Honda ADV150 merupakan skutik penjelajah jalanan canggih dengan desain bodi yang futuristik dan manly. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP yang menyuguhkan performa responsif.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.
Enable Notifications.    Ok No thanks