alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Sekarang Bolanya di Pemprov

MATARAM-Tidak lama lagi, Pemprov NTB akan menandatangani nota kesepamahan (MoU) dengan lembaga terkait untuk menertibkan penambangan emas tanpa izin (PETI) dan peredaran logam berat. Asisten II Setda NTB H Ridwan Syah mengatakan, pemerintah terus berkomitmen agar aktivitas illegal mining ditertibkan. Kendala yang selama ini terjadi dan adanya kesan bahwa, pemprov acuh adalah karena terkait aturan kewenangan penertiban yang saat itu masih berada di pemkab.

“Sekarang kewenangannya sudah ada di provinsi,” terangnya, saat ditemui di kantor gubernur NTB, kemarin (22/7).

Maraknya tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat dan Prabu, Lombok Tengah tidak hanya berdampak pada kesehatan. Karena penggunaan bahan kimia merkuri bisa membawa citra buruk bagi pariwisata NTB.

“Kita kan saat ini sedang mengembangkan pariwisata,” jelasnya.

Sebenarnya penandatangan MoU ini sudah digelar Hotel Santika pada 7 Juli lalu. Namun karena masih ada penyempurnaan di beberapa klausa MoU maka penandatangan dibatalkan. Namun, Ridwan memberi sedikit kepastian perkembangan, bahwa MoU mengenai penertiban ini sudah hampir rampung, melalui Dinas ESDM NTB.

Tahapan berikutnya yang tidak kalah rumit dan selalu menjadi teka-teki adalah bagaimana pemerintah menjamin lapangan pekerjaan bagi para penambang emas liar. Sebab aktivitas illegal mining ini sudah menjadi mata pencaharian mereka.

“Memang ini menjadi salah satu tugas berat pemerintah, maka kita lakukan sosialisasi secara masif, karena berbahaya ke kerusakan lingkungan,” kata Mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Agar MoU itu bisa segera ditindaklanjuti, Ridwan mengatakan jika akan ada satu kali lagi pertemuan di Kementerian ESDM untuk penyempurnaan MoU tersebut. “Setelah itu baru kita sepakati oleh semua pihak dan yang paling penting kita harus semangat untuk penertiban tambang emas liar ini,” tandasnya. (yun/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks