alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Stop Sistem Bagi Rata! Penyaluran Bansos Belum Tepat Sasaran

MATARAM-Banyak orang kaya ikut menikmati bantuan beras sejahtera (rastra) di NTB. Sementara orang miskin justru gigit jari. Artinya, penyaluran bantuan sosial banyak tidak tepat sasaran. Kondisi itu menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di NTB.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Suntono menjelaskan, faktor makanan berpengaruh besar terhadap kondisi kemiskinan di NTB. Ketika kebutuhan pangan ditangani harusnya kemiskinan cepat ditangani. Namun selama ini, penyaluran bantuan sosial seperti rastra tidak efektif. Jatah beras mereka dipotong-potong. ”Sampai orang paling kaya pun terima (rastra) karena fenomena bagi rata itu,” ungkap Suntono di kantor gubernur NTB, kemarin (22/7).

Setiap warga harusnya mendapatkan 10 kg beras, tapi karena dibagi rata akhirnya berkurang. Penerima manfaat tidak pernah mendapatkan penuh sesuai jatah. Mereka bisa mendapatkan hanya 5 kg, 3 kg, bahkan sampai 2 kg. Sehingga bantuan tidak efektif.

Karena itu, ia merekomendasikan pembagian seperti itu dihentikan. Hanya orang yang masuk dalam data saja yang berhak menerima, sehingga bantuan itu benar-benar dirasakan manfaatnya.

 Sekali pun ada gejolak di kalangan warga, rastra tetap tidak boleh dibagi rata. Bantuan yang diberikan harus tetap sesuai jatah. Kalau ada yang protes, maka pemerintah harus memperbaiki data penerimaan. Jangan ada lagi warga berhak tetapi tidak menerima bantuan. ”Kalau itu (data) selesai ya jadi tepat sasaran program itu,” katanya.

Pengaruh makanan terhadap kemiskinan cukup besar, yakni 74 persen kemiskinan disebabkan faktor makanan. Dari 74 persen itu, 25 persennya merupakan makanan jenis beras. Jadi kalau kebutuhan beras terganggu mereka pasti tergolong miskin. ”Karenanya rastra itu penting, tetapi harus tepat sasaran,” katanya.

BPS tidak memastikan jumlah kasus pembagian rastra yang tidak tepat sasaran. Tetapi fenomena itu ada di tengah masyarakat. Mereka memberikan masukan agar dihentikan. ”Perkara berapa persen tidak tepat sasaran harus dicek datanya dulu,” katanya.

Data BPS NTB menunjukkan, penduduk miskin di Bumi Gora pada Maret 2019 sebanyak 735.960 orang atau 14,56 persen. Turun 0,07 persen dibandingkan September 2018, jumlah penduduk miskin sebanyak 735.620 orang atau 14,63 persen. Berdasarkan wilayahnya, penduduk miskin di perkotaan sebanyak 384.650 orang atau 15,74 persen, sedangkan penduduk miskin pedesaan 351.310 orang.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,17 persen untuk perkotaan dan 74,91 persen untuk perdesaan.

”Sebagus apapun program pemerintah, kalau tidak tepat sasaran tidak akan efektif,” katanya.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi menyebutkan, masukan dari BPS akan ditindaklanjuti. Data-data penerima bantuan akan diperbaiki. Sebab sekitar 25 persen warga miskin di NTB tidak menerima rastra, justru 20 persen warga kaya menerima rastra.  ”Jadi validasi data ini harus dilakukan,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB Wedha Magma Ardhi menjelaskan, masukan-masukan dari BPS akan menjadi bahan koreksi bagi pemerintah dalam menjalankan program. ”Penyakitnya baru kita tahu ini, sekarang kita mau carikan obatnya,” kata Ardhi.

Ia menekankan, pembagian rastra ke depan harus tepat sasaran. Pemprov akan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal itu akan dimulai dengan validasi data penerima di tingkat bawah. ”Masih kita pikirkan bagaimana strateginya ini,” ujarnya singkat. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks