alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Tak Akurat, Data Kemiskinan NTB Butuh Perbaikan Segera

JAKARTA–Pemprov NTB bersiap membenahi akurasi data kemiskinan. Hal ini terkait erat dengan bantuan program sosial yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Kemarin, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menggelar telekonferensi terkait penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) periode Agustus 2020 di pendopo wagub NTB.

Dia menekankan, basis data yang akurat sangat penting untuk menekan angka kemiskinan. Sebab data menentukan ketepatan program bantuan pemerintah ke masyarakat. ”Perbaikan data ini harus rill dan nyata sesuai kondisi masyarakat di lapangan, sehingga menjadi rujukan program pemerintah ke depan,” tandas Wagub.

Rapat koordinasi melalui aplikasi Smeton tersebut diikuti bupati/wali kota, sekda, asisten, serta kepala dinas sosial se-NTB. Termasuk para pejabat Pemprov NTB.

Provinsi NTB, kata Rohmi, meminta khusus  kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI membuka pusat data untuk pemutahiran data terpadu. Sebab persoalan data yang belum akurat menjadi permasalahan secara nasional.

Persoalan klasik tersebut terus berulang, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Karenanya NTB harus berani memulai perbaikan data. ”Memulai itu berat, namun niat harus muncul dalam hati sehingga pekerjaan itu mudah dilakukan,” ujarnya.

Terkait data kemiskinan, lanjut Rohmi, objek utamanya adalah masyarakat desa. Sehingga pemerintah desa menjadi ujung tombak pemutahiran data. Kemudian validasi  berjenjang dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bisa menfasilitasi pemutahiran data empat kali dalam setahun. Tentu sesuai petunjuk pemerintah pusat. ”Kemensos memberi izin melakukan perbaikan data empat kali dalam setahun, maka maksimalkan itu,” imbuh Rohmi.

Setelah perbaikan data dilakukan secara tersistem, diharapkan program-program pemerintah tidak salah sasaran lagi. Semua program pemerintah ke depan harus merujuk kepada data di Dinas Sosial NTB yang terintegrasi secara nasional. ”Inilah tujuannya, agar kita bersungguh-sunggu memperbaiki data,” kata mantan rektor Universitas Hamzanwadi itu.

Berdasarkan data BPS, masih banyak bantuan salah sasaran. Bahkan golongan masyarakat desil 10 atau golongan paling sejahtera, layaknya bupati, sekda, atau kadis masih menerima bantuan. Sementara desil 1 atau 2 yang sangat miskin masih ada yang tidak terdata. ”Ini aneh, saya berharap keanehan ini jangan sampai terulang,” tegas Rohmi.

Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Halik menuturkan, perbaikan data kemiskinan merupakan ikhtiar bersama melakukan verifikasi dan validasi DTSK  di NTB. Kemensos memberi ruang perbaikan dengan membuka aplikasi Pusdatin Kemensos. ”Ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki data kemiskinan di NTB,” katanya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, verifikasi dan validasi data merupakan kewajiban daerah. ”Perbaikan data ini sudah kita mulai bulan Juli ini,” ujar mantan kalak BPBD NTB itu.

Perbaikan data diperkuat dengan surat gubernur NTB 30 Juni lalu, meminta kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data. ”Sinergi dan koordinasi bersama untuk segera memperbaiki data harus terus kita bangun demi data akurat,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmi dalam telekonferensi itu mengatakan, ia telah menindaklanjuti surat gubernur dengan mengumpulkan 250 kepala desa dan lurah di Lombok Timur untuk menggelar musyawarah desa. ”Kami menginstruksikan hasil verivali DTSK diserahkan 30 Juli mendatang, supaya ada waktu perbaikan sebelum diserahkan ke Kemensos,” jelasnya.

Sedangkan Kota Bima telah memulai pemutahiran data dengan menerjunkan 56 fasilitator dan SDM yang ada di Dinas Sosial Kota Bima. Sayangnya, Kabupaten Bima belum memulai karena keterbatasan sumber daya manusia.

Kemudian di Kabupaten Sumbawa Barat, pemutahiran DTSK terkendala pandemi Covid-19 dan keterbatasan pengetahuan SDM terkait aplikasi SIKS-NG. Sehingga mereka meminta pemprov mengadakan bimbingan teknis. (ili/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Totalitas dalam Melindungi Hak Pilih

SALAH satu asas penting dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan adalah asas jujur. Kata jujur ini tidak hanya muncul sebagai asas penyelenggaraan pemilu/pemilihan, namun juga hadir sebagai prinsip dalam penyelenggaraannya. Setiap kata yang disebut berulang-ulang apalagi untuk dua fondasi yang penting (asas-prinsip) maka kata itu menunjukkan derajatnya yang tinggi.

Sanksi Tak Pakai Masker, Bayar Denda atau Bersihkan Toilet Pasar

Peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular berlaku efektif bulan ini. Denda bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar lebih berat dibandingkan warga biasa.

Pertama Sejak 1998, Ekonomi RI Kembali Minus, Resesi Sudah Dekat

Usai dua dekade berlalu, kini sejarah kelam pertumbuhan ekonomi minus kembali terulang. Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin (5/8) melaporkan pertumbuhan ekonomi RI kuartal II 2020 tercatat -5,32 persen.

Kisah Para Korban PHK yang Menolak Menyerah di Desa Sokong

Pandemi Covid-19 membuat banyak warga yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan di Desa Sokong. Tapi, mereka menolak menyerah. Hasilnya kini, mereka bukannya mencari pekerjaan. Malah mereka justru mencipta pekerjaan.

Begini Cara Booking Service Online Via Motorku X

”Caranya sangat mudah, semua hanya dalam genggaman saja,” ucap Marketing Sub Dept Head Kresna Murti Dewanto.

Minyak Jaran Peresak Sakra, Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Lawan Korona

PANDEMI Covid-19 membuat banyak inovasi yang dilakukan warga. Terutama untuk menjaga dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Seperti rajin berolahraga, mengkonsumsi madu alami, obat herbal, istirahat cukup, hingga berjemur dibawah matahari pagi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Ungkap Dugaan Pembunuhan LNS, Polres Mataram Periksa 13 Saksi

Penemuan jasad LNS, 23 tahun dalam posisi tergantung di dalam sebuah rumah di di perumahan BTN Royal, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram menyisakan tanda tanya. Penyidik Polresta Mataram  memeriksa sejumlah saksi secara maraton.
Enable Notifications.    Ok No thanks