alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Lahan KEK Mandalika, Polisi dan Warga Verifikasi Data Bersama

MATARAM-Tim percepatan penyelesaian lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Polda NTB terus berupaya mengklirkan lahan. Terutama pada persoalan masyarakat yang mengklaim lahan di KEK Mandalika. ”Kita sudah bahas bersama Komnas HAM dan masyarakat yang mengklaim lahan,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, kemarin (21/10).

Mereka membahas bersama sembilan masyarakat yang masuk kategori klaim di Hotel Santika, Selasa (20/10) lalu. Dari hasil verifikasi data bersama Komnas HAM, masyarakat tidak memiliki alas hak yang  kuat sebagai pemilik lahan. ”Lahan yang mereka klaim itu sudah dibayar semua oleh PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) selaku pengelola KEK Mandalika,” jelasnya.

Polda NTB bersama Komnas HAM dan masyarakat yang mengklaim juga sudah melakukan cek lokasi dan analisa bersama terkait legalitas lahan yang dimiliki. ”Kita bandingkan alat buktinya secara langsung,” kata dia.

Artanto mengatakan, saat ini masih dalam tahap sosialiasi hasil verifikasi, cek lokasi, dan analisa. Selanjutnya, bakal dilakukan musyawarah mufakat terkait persoalan lahan klaim KEK Mandalika. Jika masyarakat yang mengklaim masih tidak menerima dengan hasil verifikasi data dan analisa, menurutnya itu hak mereka. ”Kalau tidak terima, dipersilakan menempuh jalur litigasi (gugatan perdata),” katanya.

Apa substansi musyawarah mufakatnya? Artanto tidak membeberkannya. ”Nah, yang itu saya tidak tahu,” kata dia.

Apakah masyarakat yang mengklaim bakal mendapatkan uang ganti rugi atau ITDC bisa langsung membangun di atas lahan klaim? Artanto juga tidak menjawab. ”Nanti ketua tim yang mengetahui mendetail terkait itu,” kelitnya.

Yang pasti, bagi masyarakat yang tidak menerima hasil musyawarah mufakat, didorong untuk menempuh jalur hukum. Cara itu untuk membuktikan legalitas alas hak yang dimiliki.

Tanpa ada putusan pengadilan tidak bisa menguatkan alas hak yang dimiliki. ”Kalau memang putusan pengadilan menyatakan lahan tersebut sudah sah dan inkrah PT ITDC pasti bakal membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Artanto mengatakan, saat ini ada sembilan bidang lahan yang masuk dalam kategori klaim. Rata-rata, mereka hanya menunjukkan alas hak  berupa sporadik. ”Tidak ada yang berbentuk sertifikat,” terangnya.

Terpisah, Gema Akhmad Muzakir, penasihat hukum Gema Lazuardi mengatakan, lahannya memang masuk kategori klaim. Pihaknya juga hadir saat verifikasi data bersama di Hotel Santika. ”Komnas HAM menyarankan kalau tidak menerima hasil musyawarah diminta untuk menempuh jalur hukum,” kata Gema.

Namun, dia mempertanyakan, siapa yang bakal lebih dahulu melayangkan gugatan ke pengadilan. ”Apakah ITDC atau kita,” ujarnya.

Jika lahan tersebut memang sudah dibebaskan, dia berharap ITDC melayangkan gugatan terlebih dahulu.

Bagaiman jika ITDC tidak menggugat? Gema belum menentukan langkah yang akan ditempu. ”Apakah nanti kita harus melayangkan gugatan atau lainnya,” ujarnya.

Tetapi, Komnas HAM juga menyarankan untuk menegosiasi ke PT ITDC agar lahan yang masuk klaim bisa menjadi kategori lahan enklave. ”Mudahan ada kebijakan lain dari ITDC,” kata dia.

Gema juga mempertanyakan, tim percepatan penyelesaian lahan KEK Mandalika tersebut independen atau tidak. ”Karena, yang membayar mereka ITDC. Jadi, wajar dong kalau mereka membela ITDC,” pungkasnya. (arl/r1)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

JPS Mataram Disalurkan Setelah Pilkada

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh patut mendapat dua jempol. Kebijakannya terkait bpenyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap enam patut diapresiasi. “Penyaluran JPS tahap keenam akan dilakukan setelah Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang,” tegas Ahyar, Selasa (25/11).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks