alexametrics
Senin, 18 Januari 2021
Senin, 18 Januari 2021

Dana RTG Tahap Pertama, Rp 87 Miliar Masih Ditahan Pusat

MATARAM-Pembangunan rumah tahan gempa (RTG) tahap pertama tidak berjalan mulus. Masih ada sekitar Rp 87 miliar sisa anggaran yang ditahan pemerintah pusat. Juga 12.464 unit rumah atau 5,51 persen yang sama sekali belum dikerjakan.

”Target selesainya tetap di Desember. Makanya kita berharap sisa anggaran ini bisa segera ditransfer,” kata Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB I Gusti Bagus Sugihartha.

Di RTG tahap pertama, berdasarkan review Inspektorat Utama (Irtama) BNPB, ada 226.204 unit yang akan dibangun. Yang baru tuntas hingga 16 November, sebanyak 204.837 unit. Sementara 8.903 unit masih dalam pengerjaan dan sisanya 12.464 sama sekali belum dikerjakan.

RTG paling banyak yang belum dikerjakan berada di Kabupaten Lombok Utara (KLU), yakni 12.193 unit. Kemudian Kota Mataram sebanyak 271 unit.

Kendala belum dikerjakannya 12.464 unit RTG, disebabkan belum ditransfernya sisa anggaran untuk kebutuhan RTG tahap pertama. Dari nilai anggaran yang disetujui sekitar Rp 5,795 triliun, pemerintah pusat baru mentransfer sebesar Rp 5,707 triliun. Sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp 87 miliar.

Kata Sugihartha, pemerintah pusat memang belum mengirim sisa anggaran tersebut. Salah satu faktornya, disebabkan kabupaten/kota yang belum atau terlambat melengkapi administrasi. Yakni soal laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Data BPBD per 12 Oktober, LPJ yang tuntas sebanyak 175.309 unit atau 77,50 persen. Sugihartha meyakini progres LPJ sudah jauh lebih banyak, hingga November ini. Meski ia belum mengetahui jumlah pastinya.

”Targetnya sampai akhir Oktober itu 80 persen. Tentu sekarang kemungkinan sudah lebih dari itu,” tuturnya.

Penyelesaian LPJ memang berjalan lamban. Padahal pembangunan RTG sudah dilakukan dari dua tahun lalu. Padahal, LPJ menjadi bukti akuntabilitas pekerjaan yang dilakukan pokmas.

Kendalanya di awal, banyak pokmas yang memprioritaskan rampungnya RTG. Agar masyarakat bisa cepat menempati hunian baru pascagempa. Kondisi ini membuat pengerjaan LPJ tidak menjadi prioritas.

Di sisi lain, pengetahuan masyarakat yang kurang juga menjadi faktor pengerjaan LPJ berjalan lambat. ”Pengerjaan LPJ memang tidak dibuat pokmas saja, tapi tentu harus didampingi fasilitator,” kata Sugihartha.

Terlepas dari itu, BPBD NTB berharap penyelesaian LPJ bisa tuntas 100 persen hingga Desember. Begitu juga dengan pembangunan sisa RTG.

Soal target selesai di Desember, di tengah kondisi belum turunnya anggaran sebesar Rp 87 miliar, Sugihartha tidak bisa memastikannya. Meski begitu, berdasarkan perencanaan mereka, pembangunan dan LPJ tuntas di Desember.

”Kalau belum bisa selesai, mungkin ada kebijakan lain. Tapi, kita belum membahas sampai sana. Fokus dengan perencanaan yang di akhir Desember ini,” tandas Sugihartha.

Sebelumnya, Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, pemprov terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terutama terkait persoalan-persoalan yang dihadapi dalam upaya menuntaskan pembangunan RTG di Lombok dan Sumbawa. (dit/r5)

 

 

Berita Terbaru

Enable Notifications   OK No thanks