alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Perkuat UMKM, LPDB Dukung Modal Koperasi

MATARAM-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) diminta mendukung dan membantu penguatan modal serta keberlangsungan UMKM di NTB. Sehingga pelaku UMKM dan pengusaha lokal mampu secara mandiri dan menggerakkan ekonomi.

“Apalagi salah satu langkah dan program Pemrov NTB adalah konsen untuk memperkuat UMKM dan pengusaha lokal di NTB, agar mereka mampu mandiri dan menggerakan ekonomi,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menerima kunjungan LPDB Kementerian Koperasi dan UMKM di pendopo gubernur NTB, Rabu (24/2/2021).

Doktor Zul, sapaan akrab gubernur menuturkan, kebijakan dan keberpihakan Pemprov selama ini dengan menyediakan pasar serta membeli barang UMKM adalah langkah nyata agar UMKM bisa bertahan di era pandemi. Apalagi UMKM Tulang Punggung Ekonomi Bangsa, Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi.

Sebab itu, pria yang pernah 15 tahun menjadi anggota DPR RI ini berharap, LPDB KUMKM menyikapi dengan serius dan segera menyukseskan pemenuhan modal usaha untuk koperasi-koperasi di wilayah NTB, sehingga dapat membantu permodalan UMKM. “Terutama koperasi syariah dan koperasi yang produk-produk dari anggotanya, memiliki nilai khusus, unggul dan secara administrasi baik,” tutup orang nomor saru di NTB itu.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan mensinergikan dan mengkolaborasikan program dengan pemerintah daerah. “Kami meminta dukungan agar program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan bisa disinkronkan dengan program-program daerah terutama masalah koperasi dalam pengembangan UMKM dibawah naungan koperasi terutama,” kata Supomo.

Menurutnya, perhatian gubernur NTB selama ini sejalan dengan konsentrasi LPDB untuk memajukan UMKM tumbuh dan berkembang. Apalagi di bawah naungan koperasi-koperasi.

LPDB memberikan kemudahan untuk mengakses dana bergulir LPDB. Badan Layanan Umum (BLU) pada Kemenkop dan UKM ini selalu berusaha membantu koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses permodalan. “Kami siap membantu dalam pembiayaan yang mudah dan ramah diwilayah NTB,” tegasnya.

LPDB, sambung Supomo, juga menginginkan agar pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM dan pengelolaan dana negara di bidang pengembangan ekonomi lokal. Sehingga pembiayaan koperasi dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sehingga tepat guna dan tepat sasaran. “Pada prinsipnya memberikan kemudahan sehingga membantu percepatan para pelaku usaha yang belum bisa mengakses permodalan, baik melalui lembaga formal maupun non formal,” tuturnya.

Pembiayaan atau kredit murah, juga harus mempertimbangkan koperasi yang bagus dan sehat serta memiliki UMKM sebagai binaan. Sebagai langkah awal, ada sepuluh koperasi syariah dan konvensional sebagai percontohan di NTB.

Di samping itu, Koperasi yang akan mengajukan atau mendapatkan pembiayaan perlu ada pembinaan dan bimbingan tentang tata kelola maupun operasional koperasi. Termasuk mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. “Karena koperasi yang diberikan LPDB harus yang sehat dan baik,” terang Supomo.

Perlu diketahui, pinjaman maksimal pembiayaan untuk koperasi dan UMKM dari LPDB-KUMKM minimal Rp 250 juta untuk koperasi dan untuk batas maksimal tidak ada. Namun pemberian tersebut akan dianalisa oleh Tim Bisnis LPDB-KUMKM sesuai dengan kelayakan usaha dan syarat lainnya.

Sedangkan, besar bunga pengembalian pembiayaan tidak memberatkan koperasi dan UMKM. Untuk koperasi simpan pinjam 7 persen dan untuk koperasi sektor riil 5 persen yang menurun per tahunnya. Sedangkan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 3 persen pengembaliannya. (ewi/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks