alexametrics
Rabu, 21 April 2021
Rabu, 21 April 2021

Prof Amir: Gagal Mediasi, Restorative Justice Bisa Gugur

MATARAM-Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Prof Amiruddin menilai langkah polisi dalam penanganan kasus empat ibu rumah tangga (IRT) di Lombok Tengah (Loteng) sudah sesuai prosedur. Mereka telah berupaya melakukan penyelesaian perkara melalui mediasi. ”Polisi telah menempuh upaya restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana itu. Namun, salah satu pihak tidak bersedia untuk berdamai,” jelasnya.

Restorative justice memang harus dijunjung tinggi dalam penyelesaian perkara pidana. Namun penyelesaian perkara melalui metode tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. ”Sesuai yang diamanatkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (restorative justice),” jelas Amiruddin.

Syarat materilnya meliputi, tidak menimbulkan keresehan masyarakat dan tidak ada penolakan dari masyarakat; tidak berdampak sosial; adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; serta surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) belum dikirim ke kejaksaan; serta harus memperhatikan prinsip pembatas.

”Maksud prinsip pembatas ini ada pada diri pelaku. Seperti tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat. Maksudnya, tidak ada mensrea (niat jahat) dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan. Serta prinsip pembatas itu, pelaku bukan residivis,” jelasnya.

Sementara itu, syarat formil surat perdamaian antara pelapor dan terlapor sudah ditandatangani. Jika tidak ada perdamaian maka penerapan restorative justice bisa gugur. ”Artinya, kasus pidananya bisa berlanjut,” kata dia.

Dalam kasus ini, polisi sudah berupaya memediasi terlapor dan pelapor. Mulai dari tingkat desa hingga di dewan. Namun, tidak ada titik temu.

Karena mediasi gagal, sehingga polisi melakukan mediasi kembali di polres. Namun tidak juga bisa berdamai. Konsekuensinya polisi tidak bisa menghentikan perkara tersebut. Sehingga berdasarkan hasil gelar perkara kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan. ”Kalau perdamaian gagal, restorative justice bisa gugur. Itu aturannya,” tegas Amiruddin.

Amiruddin mengatakan, Kejati NTB dengan perspektifnya sendiri telah memaparkan alasan melakukan penahanan. Menurut pihak kejaksaan, syarat objektif untuk ditahan terpenuhi.

Tak hanya itu, ancaman pidana dari pasal yang diterapkan terhadap empat IRT tersebut memenuhi syarat. Karena empat IRT itu dijerat pasal 170 ayat (1) dengan ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersangka boleh tidak ditahan apabila ancaman hukumannya tiga bulan penjara. Hal itu juga sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. ”Jelas disitu syarat formilnya terpenuhi,” ujarnya.

 

Sembilan Kali Gagal Mediasi

 

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan, polemik penolakan terhadap gudang tembakau itu dipicu aroma menyengat yang mengakibatkan sesak napas yang diderita sebagian warga. Persoalan itu mencuat sejak Agustus 2020 lalu.

Polres Loteng telah berupaya memediasi hingga sembilan kali. Namun tidak berhasil. Tidak ada mufakat. ”Namanya, musyawarah kan mencari mufakat,” kata Artanto.

Artanto menegaskan, para penyidik pun sudah diajukan klarifikasi ke Propam Polda NTB. Klarifikasi ini terkait dugaan pelanggaran dalam proses penanganan kasus tersebut. “Dalam auditnya, Propam menyatakan sudah klir. Tindakan penyidik sudah betul. Sejak awal pun mereka tidak ditahan,” jelasnya.

Sejumlah mediasi yang digelar tidak membuahkan hasil. Mediasi pertama pada 3 Agustus 2020, pemilik UD Mawar Putra HM Suardi menyanggupi permintaan warga yang sakit karena diduga menghirup zat kimia operasional gudangnya.

Tetapi delapan hari berselang, 10 Agustus 2020 Suardi melaporkan dugaan perusakan gudang ke Polsek Kopang. Perdamaian sebelumnya batal karena pelemparan itu dianggap melanggar kesepakatan.

Selanjutnya, pada 8 September 2020, warga menyampaikan pendapat ke DPRD Loteng. Poinnya mengenai permintaan penutupan UD Mawar Putra karena menurut warga menyebabkan polusi udara dan gangguan kesehatan.

Dua hari kemudian, DPRD Loteng turun ke lokasi gudang tembakau UD Mawar Putra. Tetapi tidak ditemukan aktivitas dengan bau yang mengganggu seperti disampaikan dalam hearing.

Selanjutnya, diputuskan lagi mengenai upaya mediasi lanjutan sebagai hasil pertemuan antara Komisi II DPRD Lombok Tengah, Camat Kopang, dan Kades Wajageseng. Warga bersama LSM Lira bersikeras meminta penutupan gudang tembakau dengan ancaman aksi unjuk rasa apabila tidak dipenuhi. “Pada Oktober lalu juga telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Tokoh masyarakat di sana mengatakan bersedia menghentikan permasalahan apabila pemilik gudang mencabut laporan,” sebut Artanto.

Sampai akhirnya mediasi pamungkas di Polres Loteng. Tapi tetap tidak ada jalan tengah. Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. “Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Loteng,” tandasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks