alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

RSUD Janji Bantu Fatmawati

SELONG-Patmawati, penderita kanker payudara tak mampu membayar biaya rawat inap di RSUD dr Soedjono Selong. Meski warga tak mampu namun dikategorikan pasien umum oleh pihak RSUD. “Karena terlambat bayar denda BPJS, katanya kami jadi pasien umum,” kata putera Patmawati, Rahmad Ramadani kepada Lombok Post, kemarin (23/5).

Awalnya, Patmawati yang kondisi penyakitnya sudah parah masuk dengan membawa kartu BPJS. Namun kartu tersebut dikatakan beku karena belum bayar denda. Akibat dari keterlambatan membukanya, pihak rumah sakit menjadikannya pasien umum.

Ramadani yang masih remaja mengaku kesulitan mengurus ibunya. Ia tak bisa bergerak cepat. Sementara ia merupakan putera semata wayang. Ayahnya sendiri bekerja sebagai TKI di Malaysia. Kata Ramadani, boro-boro mengirim uang, mendengar kabar ia selamat saja sudah syukur. Karena berangkatnya dengan jalur gelap.

Koordinator Endri Foundation (EF) Agus Salim mengatakan, pihak rumah sakit menjadikan Patmawati pasien umum. Padahal ia merupakan warga tidak mampu dan memiliki SKTM. “Kasihan sekali kondisinya. Seharusnya pihak rumah sakit memberikan kebijakan untuk pasien seperti ini,” keluh Agus.

Agus menerangkan, seharusnya Patmawati yang terus meringis menahan sakit harus segera dirujuk ke Mataram. Tapi karena tak mampu membayar biaya mencapai Rp 4,9 juta lebih,  Patmawati harus menunggu bantuan. “Kita berharap pihak rumah sakit bisa membantu mengurusnya,” harap Agus.

Kabid Pelayanan Kesehatan RSUD dr Raden Soedjono Selong H L Harianto mengatakan, memang keluarga Patmawati terlambat mengurus kartu keanggotan BPJS. Di mana batas yang diberikan rumah sakit tiga hari. Sementara untuk memakai SKTM juga tidak bisa jika sebelumnya sudah ada BPJS.

“Tapi kami akan bantu jika benar pasien merupakan keluarga tidak mampu. Apalagi ini penyakit kanker,” jelasnya.

Selain itu, Harianto juga menegaskan jika yang terpenting saat ini adalah mengaktifkan BPJS-nya. Sebab penanganan kanker tidak sehari dua hari. “Bisa jadi pasien juga harus dirujuk ke luar daerah. Sedang di sana tidak berlaku SKTM,” jelasnya. (tih/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks