alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Bagi Rata Rastra Bisa Dipidana

MATARAM-Aparat pemerintah desa harus hati-hati menyalurkan beras sejahtera (rastra). Jika bantuan itu dibagi rata, aparat desa bisa kena pidana. Tidak main-main ancamannya kurungan penjara.

”Ada konsekuensi pidana karena jatah beras orang miskin dipotong,” kata Aktivis Forum Indonesia untuk Tranparansi (Fitra) NTB Hamdi Ibnu Ayep, kemarin (23/7).

Aparat desa sebagai ujung tombak adalah pihak yang paling bertanggungjawab. Sebab keputusan membagi rata ada di mereka. Mereka bisa kena pasal penyalahguaan wewenang yang membuat warga miskin tidak mendapatkan haknya. ”Mengambil hak orang lain itu korupsi,” tegasnya.

Ia mencontohkan, kasus yang menimpa kepala Desa Penemeng, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah tahun 2015 lalu. Kades divonis hukuman 1,6 tahun penjara karena menjual beras untuk pembangunan kantor desa. Meski dia tidak menikmati uang tersebut, dia tetap divonis bersalah.

Menurutnya kasus seperti itu tidak perlu menimpa para kepala desa lain di NTB. ”Pada prinsipnya rastra ini tidak boleh direalokasikan ke tempat lain atau pihak yang tidak terdaftar,” ujarnya.

Akar permasalahannya adalah data yang tidak akurat. Data yang tidak valid membuat penyaluran bantuan rastra salah sasaran. Kondisi itu membuat gejolak di tengah masyarakat. Warga yang mestinya menerima justru tidak mendapatkan haknya. ”Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki data,” imbuh Hamdi.

Diberitakan sebelumnya, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran membuat angka kemiskinan di NTB masih tinggi. Salah satunya penyaluran rastra yang tidak tepat sasaran.

Dalam rapat koordinasi penanganan kemiskinan, Senin (22/7), Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menekankan, seluruh OPD harus  memperkuat pelaksanaan program-program intervensi penanggulangan penduduk miskin.

Ia meminta jajarannya terus mencermati dan mengkaji penyebab penurunan angka kemiskinan berjalan lambat. Termasuk soal data penerima rastra harus dibenahi. Sehingga ke depan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran.  “Perlu validasi data dan update terus sasaran penduduk miskin by name by address,” katanya.

Berdasarkan data BPS, kemikinan NTB mencapai 14,56 persen. Masih berada di bawah nasional 9,41 persen. Tapi dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional yakni 0,382 dan NTB 0,379. Artinya0, kedalaman kemiskinan masyarakat NTB tidaklah terlalu parah. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks