alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Karo Humas Sepi, Karo APP Jadi Rebutan

MATARAM-Seminggu setelah dibuka, seleksi calon Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama belum banyak pendaftar. Terutama posisi Kepala Biro Humas dan Protokol. Hingga kemarin hanya dua orang pelamar. Jumlah itu belum memenuhi syarat minimal empat orang.

Sementara posisi Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Lelang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP-LPBJP) NTB, hingga kemarin sudah ada lima orang pelamar. Dengan jumlah itu proses seleksi bisa dilakukan, sebab sudah memenuhi batas minimal.

Meski begitu jumlah pelamar masih bisa bertambah. Karena pendaftaran berakhir 4 Maret mendatang. Karena itu posisi saat ini belum bisa dijadikan patokan. “Waktu pendaftaran masih panjang, kita tunggu sampai batas akhir dulu,” kata anggota Pansel JPT Pratama Pemprov NTB H Fathurrahman, kemarin (24/2).

Ia menyebutkan, sampai hari kemarin, baru tujuh orang pelamar. Empat orang berasal dari internal Pemprov NTB dan dua dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan satu dari Pemkot Mataram.

Dua orang pejabat yang melamar Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB adalah Plt. Karo Humas dan Protokol NTB Najamuddin Amy, dan H Isnanto Karyawan, pejabat Pemkab Lobar.

Sementara posisi Kapala Biro Bina APP dan LPBJP Setda NTB dilamar Syuryakin, pejabat Pemkab Lobar; Muhammad Nazaruddin Fikri, pejabat Kota Mataram; dan tiga pejabat Pemprov yakni H Ahmadi, H Muhammad Fauzan, dan Jamaluddin.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Yus Harudian Putra menambahkan, bila sudah memenuhi syarat minimal pendaftar, baru seleksi bisa dilanjutkan. Ditargetkan akhir Maret tiga nama hasil seleksi pansel diserahkan ke gubernur. “Seluruh tahapan harus  kita lalui,” katanya.

Ia yakin semua yang mendaftar merupakan pejabat terbaik. Pada akhirnya mereka yang terbaiklah yang akan terseleksi. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks