alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Pemprov Ancam Putus Kontrak Investor

MATARAM-Semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib ditindaklanjuti. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah memerintahkan semua OPD menuntaskan temuan-temuan BPK yang jadi kerugian daerah. Bila uangnya ada di rekanan, harus ditagih sampai dapat. ”Semua akan kita tindaklanjuti sesuai waktu yang ditentukan,” kata Rohmi, usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada Kota Mataram, kemarin (24/5).

Dia mengaku sudah mengantongi data-data temuan OPD dan persoalannya. Total nilai temua BPK yang belum kembali mencapai Rp 3,8 miliar, tersebar di beberapa OPD sejak 2016. Antara lain, temuan tahun 2016 di Sekretariat DPRD sebesar Rp 309,9 juta, Dinas Pariwisata Rp 182,7 juta. Tahun 2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rp 657,4 juta dan RSJ Mutiara Sukma Rp 110,8 juta.

Kemudian temuan tahun 2018 tersebar di enam OPD yakni Dinas Perdagangan Rp 118,8 juta; Dinas PUPR NTB Rp 911,8 juta; Dinas Dikbud Rp 997,1 juta; BPBD Rp 339,5 juta; RSJ Mutiara Sukma Rp 152,2 juta; dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rp  43 juta.

Rohmi meminta semua OPD tersebut menyelesaikan temuan sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Bila uang tersebut ada di pihak ketiga, maka komunikasi harus dibangun agar mereka mau mengembalikan uang negara.

Meski masih banyak temuan dalam laporan keuangan, namun dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu menunjukkan, laporan keuangan sudah akuntabel. Artinya, bisa diterpatanggungjawabakan dari sisi sistem akuntansi.

Baginya, zero temuan tidak mungkin. Namun yang penting kemauan pemerintah daerah menuju ke zero temuan. Karenanya, dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan yang baik. ”Tidak ada daerah yang zero temuan,” katanya.

Benahi Pengelolaan Aset

Tidak hanya temuan kerugian daerah, masalah aset juga menjadi catatan penting untuk dibenahi. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Zainul Islam menjelaskan, khusus aset di Gili Trawangan, pemprov akan memanggil PT GTI yang mengelola aset tersebut.

Mereka akan menilai ulang legalitas perjanjian kerja sama yang dianggap sudah tidak sesuai lagi perkembangan zaman. Keputusan akan dirumuskan bersama tim pakar hukum. Ia tidak mau langkah yang diambil tidak melanggar ketentuan. ”Apakah akan kita putus perjanjian itu atau diberi ruang untuk memperbaiki diri,” katanya.

Pengelolaan aset Gili Trawangan menjadi temuan BPK karena nilai aset mencapai Rp 2 miliar, tapi kontribusinya sangat kecil. Masa perjanjian kerja sama pengelolaan aset di Gili Trawangan mencapai 70 tahun. Dalam perundang-undangan terbaru maksimal 25 tahun kemudian diperpanjang kembali.

Luas lahan pemprov di Gili Trawangan mencapai 75 hektare, tapi 10 hektare dikelola masyarakat. Sehingga hanya 65 hektare dikelola PT GTI. Kontribusi mereka hanya Rp 30 juta setahun. Aset itu juga sudah cukup lama tidak dikelola dengan baik oleh PT GTI, sehingga pemprov merasa perlu mencari investor baru untuk mengelolanya.

Sementara aset di Pasar Seni Senggigi dan lapangan Golf Golong, Narmada Lombok Barat masih ada kemungkinan dilanjutkan kerja samanya. Tim pengkaji investasi akan melakukan kajian. Bila mereka mau dengan tawaran kerja sama yang baru maka bisa dilanjutkan. ”Sebab masih berlaku masa kerja sama, kita cari investor juga tidak mudah,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks