alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Awas, Dana Desa Rawan Dikorupsi!

MATARAM-Besarnya dana yang mengalir ke desa belum diimbagi dengan peningkatan kapasitas perangkat desa. Baik dari sisi perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program. Kondisi itu diperparah dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang dana desa sehingga pengawasan warga masih lemah.

”Inilah yang menyebabkan potensi penyelewenangan dana desa itu besar,” kata aktivis Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB Jumi Jumaidi, pada Lombok Post, kemarin (24/7).

Otonomi desa memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa mengelola dana desa. Anggaran dana desa juga terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan tahun depan kemungkinan bertambah lagi.

Kebijakan itu dinilai bagus agar pembangunan bergerak dari desa. Namun di sisi lain besarnya dana yang mengalir ke desa menimbulkan kekhawatiran karena potensi korupsinya juga sangat besar.

Kekhawatirannya bukan tanpa dasar. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2018 terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Tengah masih menyisakan banyak catatan hitam.

Dari dua kabupaten tersebut, BPK mengambil sampel pemeriksaan masing-masing 10 desa. BPK mencatat sekitar Rp 3,7 miliar realisasi belanja desa yang tidak didukung alat bukti. Dana itu merupakan akumulasi dari 20 desa yang diperiksa BPK tahun ini.

Selain itu, Fitra juga menemukan kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan di 10 desa di Lombok Tengah dengan nilai kerugian Rp 280 juta. Begitu juga di Kabupaten Sumbawa, ditemukan adanya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 336 juta.

Masih dari data LHP BPK, modus lain juga ditemukan, seperti di Desa Jaya Makmur, Kabupaten Sumbawa yang membeli kendaraan bermotor atas nama pribadi bendahara desanya senilai Rp 18 juta. ”Nilainya memang kecil tapi praktik ini tentu sangat membahayakan,” katanya.

Temuan BPK itu menunjukkan ketidaksiapan perangkat desa mengelola dana secara akuntabel. Itu pun baru sebagian kecil desa yang dijadikan sampel pemeriksaan BPK. Kondisi itu harus menjadi warning bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap desa.

Pemerintah daerah punya kewajiban meningkatkan kapasitas SDM pemerintah desa. Dengan SDM yang memadai, tentu pengelolaan dana desa akan lebih baik. Selama ini, pengelolaan dana desa kurang transparan dan hanya diketahui beberapa orang saja.

”Karena itu sistem pengawasan juga perlu diperkuat,” kata Jumaidi.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana desa itu penting. Jangan sampai dana desa yang begitu besar hanya memperkaya segelintir orang saja. Tapi dana desa harus dinikmati masyarakat luas sehingga tercipta kesejahteraan.

”Penegak hukum harusnya menjadikan hasil pemeriksaan LHP sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB H Ashari menekankan, pemprov sudah sering melakukan pembinaan. Bahkan dia sendiri turun ke desa-desa mensosialisasikan tentang pengelolaan anggaran. ”Kami terus mengingatkan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan transparan,” katanya.

Kalau pun ada temuan-temuan BPK, hal itu akan menjadi bagian dari perbaikan ke depan. Dia juga meminta kepada pemkab untuk lebih intens melakukan pembinaan. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

Sebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks