alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Semua Sudah Beralih ke BPNT

MATARAM-Tidak ada lagi pembagian beras sejahtera (rastra) di NTB. Semua kabupaten/kota beralih menggunakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Warga tidak menerima bantuan dalam bentuk beras lagi, namun uang untuk membeli kebutuhan pokok. ”Sudah tidak ada rastra lagi di NTB, semua pakai bantuan non tunai,” kata Kepala Dinas Sosial NTB Hj Wismaningsih Drajadiah, pada Lombok Post, kemarin (24/7).

            Terkait data yang diungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pihaknya harus mempelajari kembali. Sebab semua daerah kini sudah menerapkan sistem BPNT, sehingga tidak ada lagi sistem bagi rata beras. Tapi bila BPS meneliti tahun lalu hal itu masih berlaku, sebab tahun lalu beberapa daerah memang belum berpindah ke sistem BPNT.

            Sebelumnya, Kepala BPS NTB Suntono mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan NTB sangat sedikit per Maret 2019 yakni 0,07 persen. Penyebab utamanya adalah faktor makanan, sehingga penyaluran bantuan rastra dinilai kurang tepat sasaran. Selain beras dibagi rata data penerima juga kurang valid, banyak orang mampu justru menerima.

Wismaningsih menegaskan, penyaluran bantuan dengan sistem BPNT merupakan solusi menghindari sistem bagi rata yang diterapkan selama ini. Aparat desa tidak mungkin membagi rata beras itu, sebab bantuan sudah langsung masuk ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM). Warga menerima dalam bentuk kartu dan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari di e-warung yang disediakan di setiap daerah. ”Artinya bantuan itu sudah tepat sasaran,” katanya.

Konversi dari rastra ke BPNT sudah dimulai sejak 2017 secara bertahap. Pada tahun 2019 semua kabupaten/kota di NTB sudah beralih ke BPNT. Wismaningsih menilai, sistem BPNT sangat efektif, sebab tidak ada celah bagi siapa pun untuk membagi rata bantuan pangan itu. Warga yang memegang kartulah yang bisa membelanjakannya. ”Program ini bagus, sebagian besar masyarakat merasa senang,” katanya.

Tidak hanya warga penerima bantuan, dalam sistem BPNT banyak pihak mendapatkan untung. Mulai pengelola e-warung yang menjual kebutuhan pangan, hingga perbankan. Bantuan itu kembali berputar di tengah masyarakat dan menggairahkan ekonomi. ”Beras yang disiapkan juga beras dalam kondisi yang bagus,” katanya.

Terkait data penerima yang tidak valid, pemkab terus melakukan validasi data, termasuk data Program Keluarga Harapan (PKH) datanya terus berubah. Validasi tetap dilakukan sesuai kondisi masyarakat. Perbaikan data tidak pernah berhenti dari tingkat desa hingga provinsi. ”Pendataan jalan terus,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi menekankan, pihaknya mendorong pemerintah kabupaten memperbaiki data-data penerima bantuan. Data yang tepat akan mempercepat pengentasan kemiskinan di NTB. Beberapa waktu lalu, mengumpulkan pejabat kabupaten/kota dan mendapat pencerahan dari BPS terkait pentingnya basis data terpadu.

”Program NTB satu data satu peta akan memudahkan pelaksanaan program sehingga tepat sasaran,” tandasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks