alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Gelar Demo, Mahasiswa Serukan Stop Ekspor Produk NTB ke Israel!

MATARAM-Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Peduli Palestina di kantor gubernur NTB berujung ricuh. Beberapa mahasiswa diseret dan dipukuli aparat. Massa pun kocar kacir dan membubarkan diri.

Aksi tersebut awalnya berjalan damai. Mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi itu terlebih dahulu menggeruduk kantor Dinas Perdagangan NTB. Di sana mereka menyampaikan aspirasinya di hadapan Kepala Disdag NTB H Fathurrahman.

Ada lima poin tuntutan mahasiswa, yakni mengutuk sikap Pemprov NTB yang dianggap membangun hubungan atau mendiamkan produk NTB diekspor ke Israel. ”Stop ekspor produk NTB ke Israel dan putuskan segala bentuk hubungan dengan Israel,” kata Deky Setyawan, ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB dalam pernyataan sikapnya.

Aliansi mahasiswa juga meminta gubernur mencopot kepala Disdag NTB. Mahasiswa juga meminta gubernur dan jajarannya meminta maaf secara resmi.

Akbar Al Imam, salah seorang mahasiswa mengatakan, apa pun dalihnya, menurutnya kerja sama perdagangan itu mencederai perjuangan umat Islam yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina. ”Memang kita tahu itu hubungan bisnis tapi kita bergerak atas nama kemanusiaan,” tegasnya.

Produk NTB yang diekspor ke Israel berupa kerajinan alang-alang dan kerajinan batu alam. Setelah mendatangi kantor Dinas Perdagangan NTB, mereka melanjutkan aksi di kantor gubernur NTB. Aksi tersebut dijaga aparat keamanan. Mahasiswa kembali menyampaikan aspirasinya.

Sampai siang, aksi berjalan damai. Aksi mulai memanas saat mahasiswa berusaha masuk menemui gubernur, namun gagal. Tidak puas dengan tanggapan pemprov, mahasiswa kemudian melempari baliho gubernur dan wakil gubernur di depan gerbang menggunakan air.

Salah seorang mahasiswa naik dan mencopot baliho gubernur tersebut. Spontan aksi itu menyulut kemarahan anggota Satpol PP NTB yang kemudian mengejar dan memukuli mahasiswa. Satu orang mahasiswa digeret ke halaman kantor gubernur.

Terpisah, Kepala Disdag NTB H Fathurrahman menjelaskan, pemprov tidak ada perjanjian dagang dengan Israel. ”Provinsi NTB tidak pernah melakukan perjanjian dagang dengan pihak luar negeri. Kewenangan tersebut ada di pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, surat keterangan asal (SKA) merupakan sertifikat asal barang. Di dalam sertifikat dinyatakan bahwa barang yang di ekspor berasal dari daerah pengekspor.

Sampai Juni, ekspor NTB terbesar masih berasal dari Tambang sebesar 94, 12 persen dengan negara tujuan Filipina, Korsel, Jepang dan China. Sedangkan non tambang dengan nilai 5,88 persen terbesar disumbang komoditi perikanan dan kelautan 2,31 persen dengan negara tujuan Malaysia, China, Australia dan Hongkong.

Komoditi pertanian dan perkebunan 3,42 persen dengan negara tujuan Prancis, Korsel, dan Hongkong. Sisanya berasal dari kerajinan 0,15 persen dengan negara tujuan USA, Jerman, Norway dan Israel. (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks