alexametrics
Senin, 3 Oktober 2022
Senin, 3 Oktober 2022

Sewa Lapak UMKM di Ajang WSBK Jadi Atensi Panitia Daerah

MATARAM-Panitia daerah persiapan World Superbike (WSBK) mengagendakan koordinasi dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). ”Insya Allah Jumat kami rapat, sudah kontak-kontakan dengan direktur MGPA,” kata komandan lapangan WSBK Jamaluddin, Rabu (24/8).

Koordinasi bersama MGPA nantinya membahas beberapa poin, yang kemarin menjadi kendala saat penyelenggaraan WSBK di tahun pertama. Seperti akomodasi hingga transportasi.

Jamal mengatakan, pengendalian harga akomodasi akan menjadi fokus panitia daerah. Tim mengevaluasi penyebab kenaikan harga kamar hotel, di masa event internasional. Dari informasi awal, harga kamar dijual dengan tarif standar. Tapi, pihak-pihak pembeli kamar hotel ternyata banyak yang berperan sebagai broker.

”Pihak hotel juga tidak tahu, intinya mereka jual dengan harga standar. Ternyata sampai harga naik berkali lipat, itu dari broker,” ujarnya.

Tim akan mencari formulasi yang tepat agar harga kamar tidak melambung tinggi. Termasuk dengan melibatkan jajaran kepolisian serta TNI untuk mengawasi broker yang bermain di harga kamar hotel.

Baca Juga :  HUT Alumni Akpol 91, Kapolda NTB Bagikan 2.500 Paket Sembako

Kemudian soal transportasi. Aksesibilitas dan ketersediaan armada, dipastikan Jamal akan dibenahi. Sehingga setiap penonton yang datang memperoleh kenyamanan dan keamanan.

Begitu juga dengan atensi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jamal menyebut sudah banyak pelaku UMKM yang telah dikurasi OPD terkait, seperti Dinas Perindustrian hingga Dinas Koperasi dan UKM.

Hanya saja, dua kali event balap internasional di Pertamina Mandalika International Street Circuit, banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan penjualan mereka sepi. Juga soal harga sewa lapak yang kelewat mahal. ”Kan percuma juga (UMKM) banyak tapi jualannya tidak laku-laku,” tuturnya.

Jamal menyebut kondisi tersebut turut diatensi panitia daerah. Setidaknya sewa untuk lapak UMKM bisa diberikan dengan harga miring. ”Memang kewenangan harga itu ada di ITDC. Tapi kami sebagai kepanjangan tangan pemprov perlu mengatensi. Makanya kami koordinasi agar harga itu tidak mahal,” tandas Jamal.

Baca Juga :  Ombudsman Investigasi Pelayanan Pascagempa

Sementara itu Anggota DPRD NTB Akhdiansyah menyebut penyelenggara perlu memperhatikan tiga hal, agar penyelenggaraan WSBK berjalan dengan sukses. ”Pertama akomodasi, kedua transportasi, dan informasi,” katanya.

Politisi PKB ini menyebut, akomodasi bagi penonton WSBK jangan hanya memperhatikan kuantitas saja. Tapi juga soal bagaimana memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk seluruh tamu yang datang.

”Begitu juga dengan transportasi. Penyelenggaraan sebelumnya kan ada hambatan, ada keterbatasan, itu harus segera diatasi,” ujar Akhdiansyah.

Katanya, paling penting dari semuanya, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan WSBK, harus menyambut setiap tamu dengan baik. Bahkan jika bisa, membuat mereka seperti berada di rumah sendiri.

”Jadi orang senang datang ke NTB, sehingga ini momentum untuk pengembangan pariwisata di NTB,” tandas Akhdiansyah. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/