alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

———————————————————————————————-

 

PEMERINTAH sendiri tak ingin kecolongan. Jangan sampai kejadian pada masa pendaftaran bapaslon 4-6 September lalu, pengerahan massa muncul di mana-mana. Di Jakarta, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik. Hadir juga dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri, pimpinan KPU dan pimpinan Bawaslu.

Mahfud berharap, pimpinan partai politik dapat membantu upaya penyelenggara dalam menertibkan para bapaslon yang sebagian besar diusung partai. Dia juga meminta partai menyosialisasikan PKPU terkait prosedur penetapan.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, partai peserta pilkada di 270 harus punya peran dan pengaruh besar di dalam pelaksanaan protokol kesehatan. ”Untuk mengendalikan atau turut membantu penegakan disiplin dan penegakan dan penegakan hukum,” imbuhnya. Lewat perwakilan partai yang kemarin ikut rapat bersama dirinya, Mahfud tegas menyatakan, pelanggaran protokol kesehatan pasti ditindak.

Dia menegaskan, karena Pilkada digelar sesuai jadwal, sebagai jalan tengahnya, protokol kesehatan harus diperketat. Di antaranya mengubah PKPU Nomor 10 tahun 2020 dan PKPU Nomor 4 tahun 2017. ”Akan diselesaikan dalam waktu cepat,” ungkap Mahfud. Untuk itu, PKPU tersebut harus ditaati.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan Kepala Satpol PP dan Kepala Kesbangpol dari 270 daerah peserta Pilkada. Menteri Tito meminta jajaran satpol PP untuk membantu kepolisian mengawasi pengundian nomor urut hari ini.

“Kerawananya apa? Kerawanannya adalah bagi yang lolos mungkin akan euforia, muter-muter, konvoi, arak-arakan. Tidak boleh sampai terjadi,” ujarnya.

Oleh karenanya, Tito meminta Satpol PP untuk bertindak tegas jika ada indikasi pelanggaran protokol kesehatan. Satpol PP sendiri memiliki legitimasi untuk melakukan penertiban. Sebab, di banyak daerah, melanggar protokol kesehatan sama artinya dengan melanggar Perda maupun Perkada.

Meski demikian, dia mengingatkan untuk tidak terlampau ekspresif dan berlebihan. Sebab, dapat menciptakan konflik. ”Berlebihan artinya main pukul dan lain-lain. Saya minta betul kendalikan anggota masing-masing,” imbuhnya.

 

Pidana Menanti

 

Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, jajaran bawaslu siap mengawal proses penetapan paslon. Saat ini, Bawaslu sudah membentuk Pokja penertiban disiplin protokol kesehatan yang melibatkan TNI/Polri, Kejaksaan, KPU, hingga satgas COVID. Dengan Pokja tersebut, proses koordinasi dalam penanganan pelanggaran akan jauh lebih efektif.

Dia juga mengingatkan, sebagaimana kesepakatan dalam RDP di Komisi II, pelanggar protokol kesehatan dapat dijerat dengan ketentuan Pidana. Sebab, meski tidak diatur dalam UU Pilkada, penegak hukum dapat menjerat dengan UU lainnya. Misalnya UU 4/1984 tentang Wabah penyakit Menular, UU 6/2018 tentang Kekarantinaan wilayah hingga KUPH. “Manakala terjadi, menjadi kewenangan murni penyidik kepolisian,” ujarnya.

Teruntuk kandidat yang ditetapkan tidak memenuhi syarat, pria asal Pekalongan itu meminta untuk tidak melakukan aksi anarkis. Sebaliknya, Abhan menyarankan untuk menggunakan hak konstitusional yang sudah diatur dalam UU Pilkada. Di mana mereka dapat mengajukan sengketa pencalonan ke Bawaslu masing-masing.

“Itulah ruang yang harus dimanfaatkan,” imbuhnya.

Dalam melakukan pendaftaran sengketa, Abhan menyebut prosesnya sudah jauh lebih mudah. Saat ini, Bawaslu telah menyediakan sistem pendaftara yang bisa diakses secara online. Sehingga bapaslon atau timnya tidak perlu datang ke kantor Bawaslu demi menekan potensi kerumunan.

 

Pendukung SUKA Blokir Jalan

 

Sementara itu, reaksi masa pendukung dan simpatisan Bapaslon H Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani atau SUKA di Dompu yang tidak lolos dalam penetapan KPU setempat belum berakhir. Hingga tadi malam (23/9), aksi blokade jalan di sejumlah titik masih berlanjut di sana.

Pihak kepolisian sudah berupaya melakukan pendekatan, Namun tidak berhasil. Alhasil, puluhan aparat Polres Dompu dan Brimob terpaksa dikerahkan untuk membubarkan paksa.

Pembubaran paksa pertama dilakukan di lokasi blokade jalan di Kelurahan Bali Satu Kecamatan Dompu. Puluhan aparat sempat bersitegang dengan massa pendukung. Walaupun akhirnya jalan berhasil dibuka.

Pembubaran paksa dilanjutkan di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, sekitar pukul 20.00 Wita. Puluhan polisi mendapat perlawanan dari massa pendukung. Jalan berhasil dibuka setelah massa aksi ditembaki gas air mata.

Kasat Reskrim Polres Dompu Iptu Ivan Roland Christofel menyebutkan, pembubaran paksa memang dilakuan pihaknya. Namun, dia menampik kalau terjadi kericuhan dengan massa pendukung SUKA.

“Tidak sampai ada kericuhan. Kita lagi berupaya membuka blokade jalan,” kata Ivan melalui pesan singkat tadi malam.

Aksi blokade jalan menurut Ivan, cukup mengganggu arus lalulintas. Pasalnya, setelah dibuka, kemudian ditutup kembali oleh massa aksi.

“Kasian masyarakat yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, pada rapat Pleno penetapan calon di KPU Rabu pagi, SUKA dinyatakan TMS karena terikat oleh pasal tentang pencalonan mantan narapidana.

Anggaran Pilkada Bengkak

 

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah menambahkan anggaran APBN hingga Rp 4,77 triliun untuk melaksanakan Pilkada. Ani menjelaskan, total anggaran Pilkada sebelum ada pandemi Covid-19 mencapai Rp 15,23 triliun didanai APBD. Namun, anggarannya bertambah menjadi Rp 20,46 triliun untuk melaksanakan protokol kesehatan.

“Karena ada protokol kesehatan, ada tambahan Rp 15,01 triliun dari anggaran KPU dan Rp 10,25 triliun berasal dari APBD. Sebanyak Rp 4,77 triliun dibantu oleh APBN,” ujarnya melalui video conference di Jakarta, kemarin (22/9).

Adapun hingga awal September realisasinya mencapai 93,2 persen atau sekitar Rp 14,2 triliun. Sementara, masih sisa Rp 1,02 triliun yang belum disetor daerah.

Ani memerinci, anggaran yang berasal dari APBN telah dicairkan sebanyak Rp 941,4 miliar untuk KPU pada tahap I. Lalu, ada Rp 2,84 triliun pada tahap II yang sedang dalam proses dan sisanya masih menunggu pencairan.

Sementara, anggaran untuk Bawaslu mencapai Rp 3,93 triliun yang mana berasal dari Rp 3,46 triliun dana APBD dan Rp 474,9 miliar dari APBN. Anggaran dari APBN sudah dicairkan dalam dua tahap yakni Rp 157,4 miliar untuk tahap I dan Rp 237,4 triliun untuk tahap II.

Ada pula anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020 sebesar Rp 1,52 triliun. Anggaran itu sudah dialokasikan sepenuhnya oleh APBD sesuai dengan penganggaran.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan, sebagian anggaran Pilkada memang bersumber dari APBD. Lebih dari 246 daerah disebutnya sudah mentransfer 100 persen. “Masih ada beberapa (daerah) yang belum 100 persen. Itu nanti akan kita track terus,” katanya. (far/syn/deb/dee/JPG/LPG/r6)

 

Tahapan Pilkada Tersisa

 

24 SEPTEMBER

Pengundian nomor urut

 

23 – 9 NOVEMBER

Sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

 

26 SEPTEMBER – 5 DESEMBER

Masa kampanye. Seperti pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lainnya.

 

26 SEPTEMBER – 5 DESEMBER

Debat publik/terbuka antar pasangan calon

 

22 NOVEMBER – 5 DESEMBER

Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik

 

6 – 8 DESEMBER
Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye

 

9 DESEMBER

  • Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
  • Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS

 

9 – 11 DESEMBER

Penyampaian hasil pengihitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK

 

10 – 14 DESEMBER

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK

 

10 – 16 DESEMBER

Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota

13 – 17 DESEMBER

  • Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota
  • Penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati/Walikota

 

Sumber: KPU

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks