alexametrics
Senin, 18 Januari 2021
Senin, 18 Januari 2021

Kejati NTB Tahan Bendahara Asrama Haji

MATARAM-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menahan Bendahara Asrama Haji Embarkasi Lombok Iffan Jaya Kusuma (IJK). Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Senin (23/11) lalu. “Kalau kepala UPT tidak datang,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, kemarin (24/11).

Menurut Dedi, sebenarnya penyidik mengagendakan memeriksa IJK bersama Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Abdurrozak Al Fakhir (AAF). Keduanya berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Asrama Haji tahun 2019.

Saat ini, berkas penyidikan kasus tersebut sudah rampung. Bahkan sudah dilimpahkan ke penuntut umum atau tahap dua. ”Saat ini, penuntut umum sedang menyiapkan dakwaan dan dokumen lain ke pengadilan untuk proses persidangan,” kata Dedi.

Dari laporan yang diterima penyidik Kejati, AAF tidak hadir karena sedang berada di Jakarta menjalani tugas. ”Memang laporannya seperti itu,” jelasnya.

Diusutnya, kasus tersebut berawal dari temuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tahun 2019, pihak pengelola Asrama Haji menerima pendapatan hingga Rp 1.471.504.279.

Dari PNBP itu ada yang tidak disetor. Seperti penyewaan gedung, penyewaan area manasik, penyewaan aula, serta sumber lain seperti penyewaan area untuk pendirian stand, fotografi, dan penyewaan sarana berdasarkan perjanjian kerja sama.

Hasil penyidikan, pendapatan yang belum disetorkan itu digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka sebesar Rp 217.032.454. Sedangkan Rp 209.626.406 digunakan untuk keperluan operasional kantor. Sisanya sebesar Rp 57.368.591 tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil audit Inspektorat, kerugian negara yang diakibatkan dari PNBP Rp 484 juta.

Dedi mengatakan, penyidik akan memanggil kembali AAF. ”Kalau tiga kali dipanggil tetap tidak datang, kita akan panggil paksa,” tegasnya.

Sementara itu, sebelum ditahan, IJK sudah menjalani rapid test. Hasilnya non-reaktif covid-19. ”Penahanannya dititip di tahanan Polda NTB,” jelasnya.

Sebenarnya, dalam kasus Asrama Haji ada dua item yang

diusut kejaksaan. Yaitu pengelolaan dana PNBP dan pemeliharaan gedung Asrama Haji tahun 2017. Berkasnya dipecah menjadi dua. ”Satu kasus lagi (pemeliharaan gedung) masih menunggu hasil audit kerugian negara,” kata Dedi.

Berdasarkan hasil audit di BPKH mengenai biaya pemeliharaan gedung, diduga ada kelebihan pembayaran dari anggaran pemeliharaan. Dari temuan BPKH diduga ada kelebihan volume pekerjaan rehabilitasi. Seperti rehabilitasi gedung, untuk hotel ditemukan Rp 373.115.542; temuan gedung Mina Rp 235.957.012; temuan gedung Sofha 242.920.236; temuan pada Gedung Arofah sebesar Rp 290.602.840; terakhir, temuan pada gedung PIH sebesar Rp 28.602.840. (arl/r1)

Berita Terbaru

Enable Notifications   OK No thanks