alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Pemprov NTB Kembali Kalah Dalam Gugatan Kepemilikan Aset di Desa Sengkol

MATARAM-Pemprov NTB kembali kalah dalam gugatan kepemilikan aset di pengadilan tingkat pertama. Kali ini soal aset seluas 25.082 meter persegi  di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng).

”Kita sudah ajukan banding,” kata Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudi Gunawan, kemarin (25/1).

Rudi mengatakan, ada beberapa bukti tambahan yang dimasukkan dalam dokumen banding ke Pengadilan Tinggi (PT) NTB. Salah satunya mengenai putusan majelis hakim, yang tidak memasukkan dan mempertimbangkan saksi meringankan dari Pemprov NTB. ”Itu kita lampirkan juga dalam banding,” sebutnya.

Gugatan ini berawal dari pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Budi Daya Laut atas perintah Direktorat Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembelian tanah dilakukan sekitar tahun 1989 di wilayah Loteng.

Baca Juga :  PT DLU Cabang Lembar Siap Melayani Penumpang Saat New Normal Diberlakukan

Penggugat atas nama Hj Sahinim, Saefudin Zuhri, Rukli Johadi, Indrayati, dan Indrayani, memasukkan gugatannya di Maret 2021 ke Pengadila Negeri (PN) Praya. Setelah melalui sejumlah persidangan, majelis hakim yang diketuai Pipit Christa Anggraeni Sekewael memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Dalam amar putusannya, yang juga terdapat di laman SIPP PN Praya, Pipit menyebut tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 17/Sengkol atas nama Pemprov NTB dengan luas tanah 25.082 meter persegi, merupakan milik almarhum Saharudin Muhsin. Yang diwarisi para penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Posisinya saat ini, tanah tersebut dikuasai para tergugat, yakni Pemprov NTB serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB. Sementara fisik SHP berada dalam penguasaan penggugat.

Baca Juga :  Ada Transaksi Aset Ilegal di Gili Trawangan, Nilainya Sangat Fantastis

”Menyatakan hukum bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Pipit yang dikutip dari amar putusan tertanggal 21 Desember 2021.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa putusan tersebut bisa sebagai dasar atau pengganti surat, yang dibutuhkan untuk proses balik nama sertifikat tanah objek sengketa. Dari atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat.

Kemudian, hakim menghukum tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat. Dalam proses penyerahannya, harus dalam keadaan kosong serta tanpa bantuan alat negara seperti kepolisian. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/