alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Dewan Minta Inspektorat Turun Tangan Awasi Pemeliharaan Jalan

MATARAM-Anggaran pemeliharaan rutin jalan mengalami penyusutan di APBD tahun ini. Ini karena anggaran diarahkan untuk penanganan pascagempa bumi. “Banyak yang diarahkan kesana,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Wedha Magma Ardhi, kemarin (25/2).

Ardhi menyebut, setiap tahun biasanya Pemprov NTB menggelontorkan dana hingga Rp 60 miliar. Namun tahun ini pihaknya hanya mendapat jatah Rp 2,1 miliar. Rencananya akan dipakai untuk jalan di Pulau Lombok sebesar Rp 900 juta dan Pulau Sumbawa Rp 1,2 miliar.

“Karena ada syarat-syarat administrasi di dalamnya tetapi untuk anggaran pemeliharaan jalan yang murni dari Rp 2,1 miliar hanya Rp 1,4 miliar,” jelasnya.

Dari anggaran sebanyak itu, Dinas PUPR harus menentukan skala prioritas. Ardhi menyebut, salah satu indikator pemeliharaan jalan yang paling utama untuk dikerjakan dilihat dari tingginya Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) dan penentuan jalan mana yang akan dikerjakan sedang berproses.

“Yang kami prioritaskan salah satunya pemeliharaan jalan yang menuju daerah destinasi wisata, ini terkait dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan wisatawan,” tegas Ardhi.

Sementara kemantapan jalan di NTB telah mencapai 83,65 persen. Meski demikian, hal ini tidak boleh ada pembiaran. Kondisi tersebut selayaknya harus dipertahankan.  Dalam hal pemeliharaan jalan, pemerintah harus memiliki komitmen soal penganggaran. Karena ini menyangkut mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Tetapi pada kenyataannya, tahun ini anggaran benar-benar dipangkas. Padahal, mekanisme pemeliharaan jalan harus melalui empat tahap. Maka dengan anggaran yang ada, satu tahap saja belum tentu cukup.

“Kalau seperti ini kondisinya dan kalau tidak ada perubahan, bisa saja kemantapan jalannya jadi menurun, prediksinya bisa sekitar tiga sampai empat persen,” ujar Ardhi.

Untuk menyelesaikan tahap keempat, Ardhi akan berjuang agar anggaran pemeliharaan jalan bisa dimasukkan ke APBD Perubahan. Rencananya akan mengajukan Rp 10 sampai Rp 15 miliar. “Itu yang kita butuhkan untuk pemeliharaan rutin jalan fase terakhir,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi mengakui anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan provinsi memang dipangkas. Pemangkasan karena pengerjaannya baru selesai dilakukan maka kerusakan masih bisa ditolerir.

“Mana yang rusak itu yang diperbaiki, sekarang kan sudah gak ada yang rusak berat, ya paling tambal atau rambasan itu saja yang dikerjakan,” terangnya.

Apalagi dengan kondisi jalan yang baru selesai dikerjakan, sebenarnya tahun ini bisa untuk tidak dianggarkan. “Makanya inspektorat harus turun, mana jalan yang sedang dipelihara,” tutupnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks