alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pemprov Terus Lobi Pusat Untuk Pembangunan Bypass dari LIA menuju KEK Mandalika

MATARAM-Rencana pembangunan Bypass dari LIA menuju KEK Mandalika kembali hangat. Kepala Bappeda NTB H Ridwan Syah mengatakan, pemprov saat ini terus berjuang agar anggaran pembebasan lahan yang selama ini menjadi penghambat pembangunan jalan bisa dibiayai pemerintah pusat atau melalui Bank Dunia.

“Karena jujur saja kita sekarang gak punya kecukupan uang untuk itu,” tegasnya, kemarin (25/2).

Total luas lahan yang harus dibebaskan mencapai 87 hektare. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 137 miliar untuk membangun jalan sepanjang 25 kilometer. Sebelumnya, realisasi pembebasan lahan proyek jalan sudah digaungkan sejak 2018 lalu namun gagal.

Karena skema pembiayaan pembebasan lahan yang dibebankan ke Pemkab Lombok Tengah maupun Pemprov NTB tidak menyanggupi hal tersebut. Sehingga kabar pembangunannya kembali meredup. Karena ada desakan dari pemerintah pusat, kabar pembangunan proyek jalan kembali mencuat.

Ridwan mengatakan, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah telah bertemu dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono disela-sela kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR di Hotel Lombok Raya, beberapa waktu lalu. Sebagai bentuk komitmen Pemrov NTB dalam menjemput bola, koordinasi terus dilakukan sebagai langkah tindaklanjut. Meski demikian, ia tidak mau menyebut hal ini sebagai ‘lampu hijau’. “Kami memang meminta bantuan pendanaan, tetapi kami tetap ada sharing anggaran, entah berapalah nanti, kita masih menunggu respon pak Menteri,” ujarnya.

Apalagi dengan adanya rencana pembangunan megaproyek sirkuit MotoGP di Mandalika, maka pembangunan jalan sudah mendesak dan harus segera direalisasi. Diprediksi, volume lalu lintas yang akan terjadi cukup tinggi. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks