alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Penertiban Tambang Sebatas Rencana

MATARAM-Penertiban tambang liar baru sebatas rencana. Pemerintah tidak benar-benar berani menutup tambang-tambang liar yang merusak lingkungan di NTB. Penertiban sejatinya diagendakan sejak tahun lalu, namun tidak pernah terlaksana.

                Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) NTB H Muhammad Husni menjelaskan, penertiban bukan soal berani tidak berani. Penertiban juga bukan sekedar main tutup lubang tambang. Sebelum bertindak, pemerintah harus mempersiapkan secara matang. ”Yang kita hadapi ini bukan siapa-siapa, tapi masyarakat kita sendiri,” kata Husni, kemarin (25/2).

                Husni mengaku timnya sudah berulang kali menggelar dialog dengan Pemkab Lombok Tengah, kepala desa dan masyarakat sekitar tambang. Warga menolak berhenti menambang karena mengaku tidak punya pekerjaan lain. Bila pemerintah ingin menutup penambangan itu, harus ada solusi pekerjaan lain.

                Pantauan Lombok Post tambang liar di Gubung Prabu, Lombok Tengah hingga saat ini masih beroperasi. Para penambang di kawasan itu masih beraktivitas. Dari jalan raya galian-galian bekas tambang nampak mencolok, beberapa lubang ditutup menggunakan terpal biru. Lokasi tambang tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Mawun dan KEK Mandalika. Tidak hanya di Lombok Tengah, tambang liar juga masih ada di daerah Sekotong dan Sumbawa.

                Husni mengakui, sulit bagi pemerintah untuk menutupnya langsung. Selain butuh perencanaan matang, dukungan anggaran juga sangat minim. Semenatra penertiban butuh dana ratusan juta. Sebab tim akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, hingga aparat keamanan seperti polisi dan TNI. Untuk bergerak tim tentu membutuhkan logistik. ”Dana yang kami punya saat ini hanya Rp 75 juta,” kata Husni.

Langkah yang dilakukan saat ini masih persuasif. Mereka akan menginventarisir penambang. Pemprov ingin tahu siapa saja penambang yang menggali lubang di kawasan-kawasan itu. Dengan pendataan itu, pemprov bisa mengambil keputusan. Termasuk soal pekerjaan lain agar warga tidak menambang lagi.

Hasil inventarisasi itu akan disampaikan ke sekitor terkait, misalnya ada yang mau jadi peternak, petani, pedagang atau pekerjaan lain. Itu akan dikoordinasikan dengan Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan OPD lainnya.

Hasil inventarisir menjadi dasar OPD kabupaten/kota dan pemprov untuk membuat program pemberdayaan. Artinya ada sinergi penanganan antar instansi agar warga berhenti menambang. ”Jangan sampai tidak ada program lanjutan,” harapnya.

Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi menekankan, kelestarian lingkungan harus dijaga, apalagi di kawasan pariwisata. Dengan lingkungan yang lestari masyarakat akan mendapatkan manfaat jauh lebih besar. Jika alam rusak, bencana besar akan mengancam. Tapi apapun kebijakan pemerintah, termasuk penertiban tambang liar harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan nasib masyarakat. (ili)  

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks