alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Ego Sektoral Masih Jadi Penyakit Birokrasi

MATARAM-Ego sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih jadi penyakit di tubuh birokrasi lingkup Pemprov NTB. Itu membuat program tidak berjalan optimal. Ego sektoral juga membuat internal pemerintah tidak kompak. Pada akhirnya tujuan bersama tidak tercapai.

Itu sebabnya, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah meminta semua OPD bekerja sama menyukseskan target-target RPJMD NTB.

”Tidak boleh ada ego sektoral. Atau ada yang merasa lebih penting dari yang lain,” tegas Rohmi dalam acara diskusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB di kantor Bappeda NTB, kemarin (25/3).

Bila masing-masing OPD mampu mendobrak skat-skat ego sektoral, Rohmi yakin apa yang sudah dirumuskan akan cepat tercapai. Semua OPD di tubuh Pemprov sama pentingnya. Satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain.

Meski punya tugas dan fungsi masing-masing dinas, tetapi semuanya akan bertumpu pada satu tujuan yakni mewujudkan NTB Gemilang.

”Jangan pernah membanggakan satu program seolah-olah punya satu dinas saja,” tegas Rohmi di hadapan Kepala OPD yang hadir dalam RKPD tersebut.

Rohmi juga menekankan, perencanaan yang baik sangat penting. Tetapi yang paling penting adalah implementasi. Ia menekankan kepada jajarannya untuk memastikan semua rencana kerja terlaksana.

”Kuncinya ada di implementasi,” tegasnya.

Termasuk beberapa program prioritas NTB seperti “Zero Waste” dan revitalisasi posyandu. Program itu membutuhkan komitmen dan kerja sama dengan Pemda kabupaten/kota. Saat keliling mendatangi kepada daerah, semua mengaku setuju, namun tidak dibarengi dengan implemenatsi di lapangan.

Ia tidak mau hal itu terjadi lagi. Rohmi meminta agar kerja sama itu diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU).

”Setelah diteken, kawal sampai benar-benar dijalankan,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB H Ridwan Syah memaparkan, targetkan pembangunan NTB 2020 yakni angka kemiskinan ditekan hingga 12,75 persen, gini ratio atau tingkat kesenjangan 0,366, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang ditargetkan di angka 5 – 5,5 persen, dengan inflasi 3,0-4,0 persen.

Kemudian indeks pembangunan manusia (IPM) 67,38, dan tingkat pengangguran terbuka 3,26 persen.

RKPD NTB ini sendiri memiliki lima program prioritas. Pertama, mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Kedua, pembangunan manusia, ketahanan keluarga dan penanggulangan kemiskinan. Ketiga, investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. Keempat pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi. Dan kelima tranformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat. (ili/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks