alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Rp 1,2 Dana Penanganan Rabie Belum Cair

MATARAM-Meski Pulau Sumbawa sudah menyandang status sebagai daerah Wabah Rabies, hingga kemarin, dana belanja tak terduga untuk penanganan Virus Rabies belum juga cair. Nilainya mencapai Rp 1,2 miliar.

“Katanya masih berproses,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Hj Budi Septiani, kemarin (25/3).

Dia mengungkapkan, ana tersebut akan digunakan pemprov untuk menangani wilayah terdampak wabah Rabies, seperti pembelian vaksin untuk hewan pembawa rabies (HPR), biaya operasional para petugas, dan masih banyak lagi. Sehingga pekerjaan di lapangan bisa berjalan maksimal.

“Termasuk nanti pembelian tanda HPR yang sudah divaksin,” jelas Budi.

Pemberian tanda kepada HPR yang sudah vaksin, bertujuan agar masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sumbawa merasa aman dan tenang. Setidaknya dalam beraktivitas sudah terjamin hewan pembawa rabies sudah diberikan vaksin

     “Tanda berupa pemasangan kalung di HPR itu,” katanya.

Data yang diterima Lombok Post per 24 Maret, korban gigitan HPR di Pulau Sumbawa telah mencapai 1.038 orang. Jumlah ini bertambah dari data sebelumnya per 19 Maret, sebanyak 27 orang. Dengan rincian di Kabupaten Sumbawa Barat korban gigitan Sembilan orang, Sumbawa 90 orang, Dompu 868 orang, Kabupaten Bima 64 orang dan Kota Bima ada tujuh orang.

Kemudian di Pulau Lombok, korban gigitan sebanyak 43 orang. Dengan sebaran di Kota Mataram ada 21 orang, Kabupaten Lombok Barat tiga orang, Lombok Utara 15 orang dan Lombok Timur ada empat orang.

Meski ada gigitan di Pulau Lombok, Budi mengatakan sampai saat ini Lombok masih steril dari rabies dan status wabah masih di Pulau Sumbawa.

Untuk penganganan rabies di Pulau Sumbawa, hingga saat ini masih terus berlangsung. Melalui vaksinasi hingga menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies kepada masyarakat hingga sekolah.

Tetapi soal eliminasi, tidak dilakukan seperti sebelumnya. Budi mengatakan, saat ini diterapkan eliminasi selektif. Dalam arti, eliminasi baru dilakukan setelah ada persetujuan masyarakat.

Memang beberapa waktu lalu, NTB sempat disorot oleh komunitas pecinta hewan terkait soal eliminasi HPR dalam menangani Rabies. Namun kata Budi, ketika dalam kondisi darurat, harus ada opsi apakah memilih nyawa manusia atau HPR. Karenanya, ia menekankan bahwa tim yang bekerja di lapangan, untuk mengeleminasi HPR, sudah dibekali dengan standar operasional prosedur.

“Kita tetap taat pada SOP seperti penegasan pada persetujuan pemerintah desa atau lingkungan masyarakat, baru bisa dilakukan eliminasi,” katanya. (yun/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks