alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Rp 1,2 Dana Penanganan Rabie Belum Cair

MATARAM-Meski Pulau Sumbawa sudah menyandang status sebagai daerah Wabah Rabies, hingga kemarin, dana belanja tak terduga untuk penanganan Virus Rabies belum juga cair. Nilainya mencapai Rp 1,2 miliar.

“Katanya masih berproses,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Hj Budi Septiani, kemarin (25/3).

Dia mengungkapkan, ana tersebut akan digunakan pemprov untuk menangani wilayah terdampak wabah Rabies, seperti pembelian vaksin untuk hewan pembawa rabies (HPR), biaya operasional para petugas, dan masih banyak lagi. Sehingga pekerjaan di lapangan bisa berjalan maksimal.

“Termasuk nanti pembelian tanda HPR yang sudah divaksin,” jelas Budi.

Pemberian tanda kepada HPR yang sudah vaksin, bertujuan agar masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sumbawa merasa aman dan tenang. Setidaknya dalam beraktivitas sudah terjamin hewan pembawa rabies sudah diberikan vaksin

Baca Juga :  Banyak Event, Dispar NTB Belum Berani Pasang Target Tinggi

     “Tanda berupa pemasangan kalung di HPR itu,” katanya.

Data yang diterima Lombok Post per 24 Maret, korban gigitan HPR di Pulau Sumbawa telah mencapai 1.038 orang. Jumlah ini bertambah dari data sebelumnya per 19 Maret, sebanyak 27 orang. Dengan rincian di Kabupaten Sumbawa Barat korban gigitan Sembilan orang, Sumbawa 90 orang, Dompu 868 orang, Kabupaten Bima 64 orang dan Kota Bima ada tujuh orang.

Kemudian di Pulau Lombok, korban gigitan sebanyak 43 orang. Dengan sebaran di Kota Mataram ada 21 orang, Kabupaten Lombok Barat tiga orang, Lombok Utara 15 orang dan Lombok Timur ada empat orang.

Meski ada gigitan di Pulau Lombok, Budi mengatakan sampai saat ini Lombok masih steril dari rabies dan status wabah masih di Pulau Sumbawa.

Baca Juga :  Perusahaan Wajib Daftarkan Karyawannya

Untuk penganganan rabies di Pulau Sumbawa, hingga saat ini masih terus berlangsung. Melalui vaksinasi hingga menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies kepada masyarakat hingga sekolah.

Tetapi soal eliminasi, tidak dilakukan seperti sebelumnya. Budi mengatakan, saat ini diterapkan eliminasi selektif. Dalam arti, eliminasi baru dilakukan setelah ada persetujuan masyarakat.

Memang beberapa waktu lalu, NTB sempat disorot oleh komunitas pecinta hewan terkait soal eliminasi HPR dalam menangani Rabies. Namun kata Budi, ketika dalam kondisi darurat, harus ada opsi apakah memilih nyawa manusia atau HPR. Karenanya, ia menekankan bahwa tim yang bekerja di lapangan, untuk mengeleminasi HPR, sudah dibekali dengan standar operasional prosedur.

“Kita tetap taat pada SOP seperti penegasan pada persetujuan pemerintah desa atau lingkungan masyarakat, baru bisa dilakukan eliminasi,” katanya. (yun/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/