MATARAM-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi lampu hijau terkait sinkronisasi data kasus stunting. Yakni antara versi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr Lalu Hamzi Fikri mengatakan, Menkes telah mendengar aspirasi dari banyak provinsi lain. Mengenai perbedaan data jumlah kasus stunting antara daerah dengan pemerintah pusat.
Dua data mengenai kasus stunting melalui e-PPGBM dan SSGI memiliki metodologi perhitungan yang berbeda. Begitu juga dengan penerapannya di lapangan, yang antar daerahnya menghadapi kendala beragam.
”Yang jelas Menkes sudah menyampaikan akan melakukan penyandingan data. Entah strateginya seperti apa, nanti akan dikompilasi,” kata Fikri.
Kata Fikri, Kemenkes mengapresiasi pendataan stunting yang dilakukan Pemprov NTB. Apalagi tidak semua daerah bisa melakukannya. Yakni melalui data by name by address dengan progress hingga 99 persen.
Data ini penting, agar intervensi dan gerakan yang dilakukan untuk penanganan stunting bisa tepat sasaran. Data stunting by name by address disebut Fikri sebagai modal utama. Mengejar target penurunan stunting dari 16,84 persen pada tahun 2022 menjadi 14 persen untuk tahun 2024.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah meminta seluruh pihak untuk fokus menurunkan angka stunting. ”Stunting itu kan harus komprehensif. Tidak bisa hanya bicara stunting, tapi harus juga ekonominya, remajanya,” kata Rohmi.
Secara khusus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah diminta Rohmi untuk memperkuat kolaborasi.
Kata Rohmi, ada sekitar 7.600 posyandu keluarga di Provinsi NTB, berada di dusun dan lingkungan. Sehingga lebih dekat dengan masyarakat. Kondisi ini pun akan memudahkan petugas dalam melakukan monitoring serta intervensi.
Dengan aktifnya posyandu keluarga, pemprov memiliki data by name by address. Data sampel survei juga dikroscek. Bahkan kalau ada yang tidak datang ke Posyandu, petugas akan langsung mendatangi rumah yang bersangkutan.
”Sehingga kalau intervensi anak stunting ya anak stunting yang di intervensi. Bukan anak balita secara keseluruhan, itu yang kami lakukan selama ini,” ujarnya.
Rohmi menyebut terus mendorong posyandu untuk semakin aktif dan berkualitas. Sehingga dengan data by name by adress akan didapatkan angka potensi pernikahan anak, literasi sanitasi, narkoba, edukasi keluarga.
”Dan kami juga berharap kolaborasi dengan BKKBN semakin baik, untuk sama-sama menyelesaikan PR besar ini,” tandas politisi Perindo itu. (dit/r5)
