alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Inspektorat NTB Ingatkan Dinas Beli Barang JPS dengan Harga Wajar!

MATARAM-Pengadaan barang jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang tanpa tender rawan penyimpangan. Karena itu, OPD pelaksana diminta membelanjakan dana covid-19 dengan benar. ”Inspektorat berharap pengadaan barang jasa di masa covid-19 ini menerapkan prinsip kehati-hatian, membeli barang dengan harga yang wajar,” imbuh Inspektur NTB H Ibnu Salim, Jumat (26/6).

Pembelian barang dari industri kecil menengah (IKM) harus menggunakan harga yang wajar, sesuai harga yang berlaku saat ini. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pembayaran kepada IKM juga harus sesuai harga yang dilaporkan. ”Tidak boleh ada selisih harga,” tegasnya.

Ibnu mengingatkan, penggunaan dana penanganan covid-19 mendapat pengawalan dari Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB dan aparat penegak hukum (APH). Selain melakukan pembinaan, mereka juga mengaudit setelah belanja dilaksanakan. ”Kalau ada selisih (harga) nanti kita temukan pada saat audit,” katanya.

Berbeda dengan belanja biasa, belanja dana covid-19 rawan penyimpangan pada saat penentuan harga kewajaran. Karena mereka tidak melalui proses tender, cukup dengan pemesanan barang. ”Itu saja kerawanannya,” kata mantan Kasat Pol PP NTB itu.

Harga kewajaran itu disepakati dengan penyedia barang. Jika tidak ada kesepakatan, PPK bisa meminta penyedia membuat pernyataan bersedia mengembalikan kelebihan harga jika saat audit ditemukan ketidakwajaran harga.

Ibnu menambahkan, dari hasil evaluasi penyaluran tahap I dan II, data penerima masih menjadi masalah. Ada warga yang berhak tapi belum menerima. ”Jumlahnya tidak banyak dan sudah diselesaikan, mereka menerima semua,” katanya.

Sehari sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pemda terkait tujuh area rawan korupsi di Indonesia, salah satunya dalam proses pengadaan barang jasa. KPK mengharapkan para gubernur mengoptimalkan peran aparat pengawasan internl daerah untuk pencegahan korupsi. ”KPK tidak ingin ada pejabat dan pengusaha ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

Selain pengadaan barang jasa, titik rawan korupsi lainnya adalah lahan reformasi birokrasi, rotasi dan mutasi jabatan, pemberian izin usaha tambang, mark-up proyek, fee proyek, dan uang ketok palu dalam pengesahan anggaran. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Investasi Triwulan II di NTB Turun, Sektor Pertambangan Tertinggi

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menyampaikan data realisasi investasi sementara periode triwulan II tahun 2020 hanya mencapai Rp 788 miliar. Jumlah ini menurun dari triwulan sebelumnya Rp 2,1 triliun.

Mencuri Buat Modal Judi, Moyes Diciduk Polisi

Baru enam bulan keluar  dari penjara MR alias Moyes kembali beraksi. ”Pelaku ini mencuri handphone di kawasan Jalan Transmigrasi, Pejanggik, Mataram,” kata Kapolsek Mataram AKP Rafles Girsang, kemarin (9/7).

Kantor Bawaslu dan Gedung Wanita NTB Digugat Warga

Sengketa lahan Gedung Wanita dan Kantor Bawaslu NTB masih bergulir di persidangan. Untuk memperkuat bukti, Kejati NTB selaku jaksa pengacara negara bakal menghadirkan saksi kunci. ”Kita akan hadirkan pihak dari PT PN (Perkebunan Nusantara) X Surabaya,” kata Kasi Perdata Bidang Datun Kejati NTB Mansyur, kemarin (9/7).

Efek Positif Korona, Literasi Digital Meningkat

Selama penerapan belajar dari rumah (BDR) yang disebabkan Pandemi Covid-19, kegiatan literasi anak-anak berkurang. ”Karena aktivitas kunjungan ke perpustakaan sekarang ini, sangat dibatasi ya,” kata Kepala Kantor Bahasa NTB Ummu Kulsum, pada Lombok Post, Kamis (9/7/2020).

Dorong Kampung Sehat, Polda NTB Gelar Panen Raya di Kembang Kuning

Polda NTB menggelar panen raya di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, kemarin (9/7). Panen raya ini bagian dari program Kampung Sehat yang dinisiasi Polda NTB yang salah satu tujuannya mewujudkan ketahanan pangan NTB di tengah pandemi Covid-19.

Polres KSB Launching Transportasi Sehat

Polres Sumbawa Barat punya terobosan lain dalam mensukseskan Lomba Kampung Sehat

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks