alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Dewan Sesalkan Pemprov NTB Lamban Tangani PMK

MATARAM-Dewan mendorong menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) yang menjangkit ternak khususnya sapi.

“Iya kita setuju jika dana BTT digunakan menanggulangi penyakit PMK ini,” kata Anggota Komisi 2 Bidang Perekonomian DPRD NTB Made Slamet, kemarin (23/6).

Penggunaan dana BTT itu akan sangat tepat dan dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi peternak apabila dapat dieksekusi dengan segera. Terutama untuk membantu pembelian vaksin, obat-obatan, dan membeli kebutuhan penanganan yang lain.

Politisi PDIP itu melihat, wabah PMK yang saat ini meneror peternak, tidak bisa dipandang sebelah mata. Situasinya dianggap sudah darurat dan butuh penanganan cepat, menghindari sapi yang lain terjangkit.

“Dana BTT ini diperuntukkan untuk kondisi darurat. Penyebaran penyakit PMK ini juga sudah darurat,” katanya menilai.

Baca Juga :  Ndak Pade Pengkeh, Sugul Bale Wajib Kadu Masker!

Penggunaan Dana BTT diharapkan membuat pemerintah dapat bekerja lebih maksimal di lapangan. Mulai dari proses melakukan identifikasi sapi yang terjangkit, pemulihan sapi yang sakit, hingga melakukan karantina sapi.

Dan yang lebih penting yakni, membantu ekonomi peternak yang sapinya mati karena jadi korban PMK.

“Dana BTT ini bisa digunakan untuk membeli vaksin dan obat-obatan,” ulasnya.

Diungkapkan, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah daerah, agar mengambil langkah cepat, dan tepat dalam mencegah penyebaran PMK.

Namun pemerintah daerah terkesan menyepelekan wabah, sampai akhirnya kini belasan ribu sapi di NTB dikabarkan terpapar.

“Nah sekarang kondisi semakin sulit untuk dikendalikan,” katanya.

Gerak lamban pemerintah mendatangkan kerugian hingga duka bagi banyak peternak.

“Tentu peternak sangat dirugikan dengan ada wabah penyakit PMK ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB memutuskan membentuk gugus tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Baca Juga :  Dua Disetujui, Satu Raperda Ditunda DPRD NTB

“Lebih detailnya di Disnakkeswan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Red), intinya kita sudah bentuk gugus tugas untuk menangani PMK ini,” kata Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah.

Langkah pembentukan gugus tugas, sejalan dengan yang ditempuh pemerintah pusat. Seperti diketahui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengambil langkah serius menangani merebaknya PMK.

Salah satunya dengan pembentukan Gugus Tugas penanganan PMK. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian no 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang gugus tugas penanganan penyakit mulut dan kuku.

Keberadaan Gugus Tugas ini untuk melakukan mitigasi risiko penyakit, kesehatan hewan, dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

“Kita berharap keberadaan Gugus tugas ini, dapat segera mengendalikan penyebaran PMK,” imbuhnya. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/